Wali Kota Sibolga Akhirnya Penuhi Panggilan Kejati Sumut

949
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Sempat mangkir dua kali dari pemeriksaan. Akhirnya, Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk memenuhi pemanggilan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Senin (18/6).

Orang nomor satu di Pemerintahan Kota (Pemko) Sibolga ini, sebagai saksi atas penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan dan pembangunan Rumah susun warga (Rusunawa) di Kota Sibolga dengan anggaran Rp 6,8 miliar tahun anggaran (TA) 2012.

“Iya, Walikota Sibolga, pak Syarfi Hutauruk hari ini (kemarin,red),” tutur Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Bobbi Sandri kepada Sumut Pos (Jawa Pos Group), kemarin sore.

Syarfi Hutauruk dicercah puluhan pertanyaan oleh tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut. Hal itu, dilakukan untuk mendalami penyidikan untuk melihat siapa-siapa yang terlibat dalam mega proyek tersebut. Termasuk keterlibatan dirinya.

“Pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan dan pembangunan Rumah susun warga (Rusunawa) di Kota Sibolga,” jelas Mantan Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Sumatera Selatan itu.

Dari Pantauan Sumut, Syarfi Hutauruk menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan di Pidsus Kejati Sumut sejak pagi hari hingga sore. Alhasil, sang Wali Kota tersebut menjalani pemeriksaan selama enam jam.”Pemeriksaan dilakukan sejak pagi tadi hingga sore hari,” tutur Bobbi Sandri.

Disinggung apakah Syarfi Hutauruk akan dipanggil kembali dalam pemeriksaan selanjutnya. Bobbi mengungkapkan bisa saja dipanggil selama keteranganya diperlukan oleh penyidik Kejati Sumut.

Dalam kasus ini, penyidik Kejati Sumut sudah menahan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Pemko Sibolga, Januar Effendi Siregar dan Adely Lis selaku rekanan di Rutan Klas IA Tanjung Gusta Medan.

Atas perbuatannya, Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.?

Kedua tersangka ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi mark-up pengadaan tanah sarana perumahan dan perkantoran seluas kurang lebih 7.171 M2 di Jalan Merpati-Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan pada Pemko Sibolga sebesar Rp 5,312 miliar.?

Hal ini bermula dengan adanya dugaan mark up harga nilai pembelian lahan dari warga pemilik tanah, sehingga merugikan keuangan negara.? Untuk pengadaan tanahnya sudah ada ketentuan yang baru tahun 2012, namun belum ada peraturan pelaksanaannya.?

Awalnya tanah itu dibeli dengan harga Rp 1,5 miliar kemudian berikutnya Rp 5,3 miliar, sehingga total dana yang dibayarkan sebesar Rp 6,8 miliar dari APBD 2012.(jpg)

Respon Anda?

komentar