Kota Tanjungpinang Peroleh Adipura Buana

977
Pesona Indonesia
Becak motor untuk wisata di Tanjungpinang. foto:lara anita/batampos
Salah satu taman di Tanjungpinang dengan becak motor untuk wisata. foto:lara anita/batampos

batampos.co.id – Kota Tanjungpinang memperoleh anugerah Adipura Buana di tahun 2016, setelah tiga tahun terakhir gagal. Artinya, Kota (Pemko) Tanjungpinang berhasil menggabungkan unsur sosial dengan lingkungan untuk membentuk kota layak huni (liveable city) yang tercermin dari masyarakat kota yang peduli lingkungan.

“Secara keseluruhan dan normatif saja, salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan piala Adipura itu adalah TPA-nya harus menggunakan sistem Control Land Fill dan nilai TPA harus lebih besar atau minimal 74 untuk kota kecil dan sedang. Artinya, Tanjungpinang sudah memperoleh itu sebagai persyaratan mutlak. Dan kenyataannya, TPA Tanjungpinang itu terbaik se-Sumatera,” ujar salah satu Tim Penilai Adipura Tanjungpinang, Kherjuli, Senin (18/7).

Kherjuli memberikan catatan kepada Pemko Tanjugpinang untuk tetap mempertahankan TPAnya dan bila perlu ditingkatkan lagi melalui pemanfaatan gas methana, untuk kepentingan masyarakat yang ada disekitar TPA itu, sebagai energi alternatif yang bisa memberikan nilai sosial kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat diuntungkan dengan keberadaan TPA tersebut. Dan stigma TPA adalah tempat penginapan lalat dan sumber penyakit, terhapus.

Menurutnya, TPA merupakan satu kesatuan sistem pengelolaan sampah Kota Tanjungpinang yang paling penting, karena volume sampah yang besar, dan merupakan hilir (akhir) dari proses pengelolaan sampah.

“Tapi, jangan karena TPA sudah bagus lantas mengabaikan proses di hulu dan tengahnya. Nanti seperti dua tahun terakhir yang Ada Adipuranya lepas,” ujar Kherjuli yang juga Ketua LSM Air Lingkungan dan Manusia (ALIM) Provinsi Kepri ini.

Kherjuli mengingatkan, hulu dan tengah juga harus ditingkatkan. Dengan cara, kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup harus tumbuh menjadi budaya yang berkesinambungan ditengah masyarakat.

Kherjuli menjelaskan, yang dimaksud hulu itu seperti pemukiman, RSUD, kantor, Puskesmas, sekolah, jalan, taman kota, hutan kota, sungai, pasar, terminal, bandara, pelabuhan, Bank Sampah, pasang surut, pertokoan, dan RTH.

Sedangkan daerah tengahnya seperti Pengelolaan Sampah Perkotaan dan Pengomposan Skala Kota. “Bagian itu harus ditingkatkan lagi kedepannya. Harus lebih diarahkan lagi untuk peningkatan produktifitas perekonomi masyarakat,” ujarnya.

Kherjuli menyarankan, bila perlu, Pemko harus menggandeng BUMN dan perusahaan swasta ikut berkontribusi melalui dana CSR. Sehingga, dapat membantu para pelaku atau Komposter meningkatkan produksi komposnya dan pada akhirnya nanti dapat menambah income yang lebih bagi kehidupan keluarga mereka.

Kherjuli menambahkan, selaku Tim Penilai, dia tidak memiliki kepentingan, apakah kabupaten/kota memperoleh Adipura atau tidak. “Kami bekerja profesional dan apa adanya. Penilainnya pun sangat ketat dan berjenjang dengan melibatkan berbagai unsur dari Akademisi, BLH Kepri, PPE Regional, KLHK, LSM lokal dan nasional, Dewan Pertimbangan Adipura yang notabenenya merupakan para profesor dibidang lingkungan hidup. Dan ada expose bupati/wali kota di hadapan para profesor dan profesional di bidang lingkungan hidup,” ujarnya.

Untuk tahun 2016 ini, dikatakan Kherjuli, kategori Adipura berubah dan dibagi menjadi lima, yaitu Adipura Buana, Adipura Kirana, Adipura Karya, Adipura Bhakti, dan Adipura Paripurna.

Adipura Buana diberikan kepada pemerintah daerah yang menggabungkan unsur sosial dengan lingkungan untuk membentuk kota yang layak huni. Adipura Kirana, menggabungkan lingkungan dan ekonomi untuk mewujudkan kota yang menarik investasi dan pariwisata, meliputi transparansi, akuntabilitas, mandiri dan tanggungjawab. Dimana lingkungan dan TTI (Trade, Tourism, Investment) tidak dapat dipisahkan di sebuah kota.

Sementara Adipura Karya, menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk membentuk kota produktif (penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, transportasi massal ramah lingkungan, dan jaringan kerja sama antar daerah).

Adipura Bhakti, merupakan anugerah untuk bupati atau wali kota terbaik yang progresif, kolaboratif, dan kreatif. Sedangkan Adipura Paripurna, diberikan bagi yang memenuhi semua aspek Adipura. “Semua anugerah Adipura bergengsi. Tapi yang paling bergengsi memang Adipura Paripurna,” ujarnya. (Lra/bpos)

Respon Anda?

komentar