Pasutri Tidak Boleh Satu Instansi, Gubernur Kepri Belum Mendukung

502
Pesona Indonesia
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat memimpin rapat evaluasi pembangunan Kepri di Graha Kadin Kepri. foto:humas pemprov
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat memimpin rapat evaluasi pembangunan Kepri di Graha Kadin Kepri. foto:humas pemprov

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun belum bisa menentukan sikapnya apakah mendukung langkah pemerintah pusat atau tidak terkait akan disusunnya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai aturan kepatutan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kalau sekarang belum bisa memberikan jawaban, itu bagian kebijakan publik yang bisa menjawab,” ujar Nurdin, Senin (18/7) usai menghadiri rapat paripurna pandangan umum dari fraksi DPRD Kepri terkait Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri.

Meskipun belum bisa menentukan sikapnya terkait akan lahirnya peraturan tersebut, mantan Bupati Karimun itu mengatakan perlu dilakukan kajian mendalam. Apalagi tujuan dari peraturan itu nanti adalah untuk mencegah terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintahan.

“Tentunya perlu kajian secara mendalam,” jawab Gubernur ketika disinggung apakah dirinya mendukung atau tidaknya PP terkait kepatutan PNS.

Seperti diketahui, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang clean goverment and good goverment, Wakil Presiden Jusuf Kalla tengah menggesa Peraturan Pemerintah (PP) terkait kepatutan Aparatur Sipil Negara (ASN). Terobosan tersebut juga untuk mencegah terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Ya memang benar, Bapak Wakil Presiden sudah meminta adanya aturan tentang kepatutan ASN dalam tugas maupun dalam bekerja,” ujar Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), Nuraida Mochsein .

Disinggung apakah saat ini, ada aturan terkait ASN pasangan suami istri (pasutri) boleh bekerja disatu di lingkungan pemerintahan yang sama. Terkait hal itu, Nuraida mengatakan belum ada. Menyiasati hal itulah, adanya permintaan dari Pak Wapres.

“Karena di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menggunakan sistem kepatutan seperti ini. Makanya, sistem seperti ini juga harus diterapkan di lingkungan ASN,” paparnya.

Berdasarkan gambaran yang dipaparkan Komisi ASN tersebut, menegaskan pegawai yang suami-istri tidak bisa lagi untuk bekerja di lingkungan pemerintahan yang sama. Kejaksaan sudah menerapkan sistem kerja seperti ini, lewat Peraturan Jaksa (Perja).(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar