Pemerintah Pusat Restui Alokasi Rp 50 Miliar untuk Pembangunan Jalan di Bintan

606
Pesona Indonesia
Pembukaan lahan (tanah kuning) yang pernah dilaksanakan oleh kontraktor dan TMMD untuk pembangunan Jalur Lintas Barat Lanjutan di Simpang Batu 16, Kecamatan Toapaya, 2014 lalu. Pemkab Bintan akan menggesa pembangunan jalur penghubung antara bagian barat dan timur Bintan sepanjang 4-6 Km Oktober mendatang. foto:harry/batampos
Pembukaan lahan (tanah kuning) yang pernah dilaksanakan oleh kontraktor dan TMMD untuk pembangunan Jalur Lintas Barat Lanjutan di Simpang Batu 16, Kecamatan Toapaya, 2014 lalu. Pemkab Bintan akan menggesa pembangunan jalur penghubung antara bagian barat dan timur Bintan sepanjang 4-6 Km Oktober mendatang. foto:harry/batampos

batampos.co.id – Perjuangan Bupati Bintan, Apri Sujadi dan Wakil Bupati (Wabup) Bintan, Dalmasri Syam untuk mewujudkan pembangunan Jalur Lintas Barat Lanjutan (Lintas Timur) sepanjang12,8 Kilometer (Km) bisa terlaksana tahun ini telah membuahkan hasil. Bahkan perjuangan keras dua politisi itupun langsung direspon oleh Pemerintah Pusat dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 50 miliar.

“Proyek ini berdampak terhadap perkembangan sektor perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka kita perjuangkan bersama Pak Bupati hingga dikabulkan Pemerintah Pusat,” ujar Wabup Bintan, Dalmasri Syam saat dikonfirmasi, Senin (18/7).

Diceritakannya, poyek pembangunan jalur penghubung antara wilayah bagian barat dan timur Kabupaten Bintan ini terhenti sejak 2014 lalu. Penyebabnya, kata Dalmasri, masih ada beberapa lahan milik warga yang belum dibebaskan sehingga permasalahan itu membuat Pemerintah Pusat enggan merestui penganggaran dananya.

Namun ketika ia dan Bupati Bintan melakukan survei dan pengecekan, lanjutnya, jalur ini sangat berpotensi diberbagai lini sektor diantaranya sebagai akses mempersingkat jarak tempuh bagi warga juga akan berdampak pada perkembangan perkenomian dan kemajuan perkampungan. Dengan dasar inilah, kemudian dilanjutkannya ke tahap pencarian dan penyelesaian permasalahan lahan yang selama ini menghambat jalannya proyek pembangunan.

“Dari hasil pengecekkan ke lapangan. Saat itu kita dapati ada beberapa warga yang lahannya belum dibebaskan. Jika digabungkan seluruhnya, ada 4 Hektare (Ha) lahan warga yang belum dibebaskan,” katanya.

Usai mendapati inti dari permasalahan ini, sambungnya, ia dan Bupati Bintan melakukan pembahasan bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan agar usulan dana ganti rugi lahan warga disetujui. Sebab jika lahan yang akan dilaksanakan proyek ini masih bermasalah Pemerintah Pusat tak bakalan setuju mengucurkan dananya.

Beberapa pekan melakukan pembahasan bersama, Masih Kata Dalmasri, akhirnya DPRD Bintan menyetujui penganggaran ganti rugi lahan warga seluas 4 Ha sebesar Rp 4 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Bintan 2016 ini.

“Karena Pak Bupati dan ia dipercayai menyelesaikan permasalahan lahan yang selama ini menghambat. Pemerintah Pusat langsung respon dan setuju pelaksanaan pembangunannya dengan menganggarkan dana APBNP sebesar Rp 50 miliar,” jelasnya.

Kata Mantan Ketua DPRD Bintan periode 2014-2019 ini, dana sebesar Rp 50 miliar yang dikucurkan dari APBNP 2016 tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan tahap pertama yaitu pemerataan kondisi jalan tanah yang bergelombang, pengaspalan secara menyeluruh (overlay) sepanjang 4 Km dan lebar 12 meter. Kemudian juga akan dibangun beberapa gorong-gorong (box culvert) dan tembok penahan longsor atau erosi.

Apabila pengerjaannya tahap pertama selesai dipastikan akan ada kelanjutan tahap kedua hingga selesai. Karena untuk menyelesaikan Jalur Lintas Barat Lanjutan sepanjang 12,8 Km dan lebar 12 meter butuh dana secara keseluruhan sebesar Rp 155 miliar.

“Pembangunan ini merupakan Proyek multiyers. Jadi tahap pertama dengan Anggaran Rp 50 miliar untuk selesaikan sepanjang 4 Km. Kemudian untuk sisanya masuk kedalam tahap kedua sepanjang 8,8 Km. Kita harapkan 2018 mendatang rampung total maka dari itu kita mohon uluran tangan dari Pemprov Kepri dan Pemerintah Pusat untuk merealisasikannya,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar