Penduduk Miskin Kepri Naik 0,20 Persen

462
Pesona Indonesia
Suanan kampung di Tanjungpinang. foto:faradilla/ batampos
Suanan kampung di Tanjungpinang. foto:faradilla/ batampos

batampos.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau mencatat hingga Maret 2106 lalu, jumlah penduduk miskin di Kepri masih berjumlah 120.412 jiwa atau 5,98 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Bila dibandingkan dengan rekaman data September 2015 silam, jumlah penduduk miskin tahun ini mengalami peningkatan 0,20 persen atau sebanyak 5.578 jiwa dari jumlah sebelumnya sebanyak 114.834 jiwa.

Kepala BPS Provinsi Kepri, Panusunan Siregar menerangkan, ada dua peranan komoditas yang dapat mengukur kemiskinan di Indonesia. Komoditas makanan dan komoditas bukan makanan. Peranan komoditas pertama terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Pada Maret 2016, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 67,42 persen. “Mengukur kemiskinan di Indonesia menggunakan pemenuhan kalori. Kalori ini asupannya tidak boleh kurang dari 2.100 kalori. Kalau kurang dari itu, tidak akan mampu beraktivitas secara normal. Maka identik dengan adanya kemiskinan,” terang Panusunan, Senin (18/7).

Ia menambahkan, alokasi beras ke pedesaan juga berpengaruh. “Jangan hanya mengandalkan pemerintah pusat melalui beras rumah tangga sasaran. Mengingat pengeluaran untuk beras 31,81 persen di desa. Sementara di kota hanya 23,34 persen dikeluarkan untuk membeli beras,” tambahnya.

Ada pun dari komoditas bukan makanan, pada Maret 2016 nilainya pada garis kemiskinan mencapai 32,58 persen. Yang paling tinggi sebesar 36,53 persen untuk perumahan. Menurut Panusunan akan lebih baik jika kebijakan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) lebih diprioritaskan untuk daerah pedesaan. “Sehingga kebutuhan listrik di desa bisa lebih dinikmati,” sarannya.

Yang harus menjadi catatan pemerintah daerah, sambung Panusunan, yakni menekan ketimpangan antara kesejahteraan di pedesaan dan di perkotaan. Karena semakin tingginya kesenjangan di antara keduanya, akan semakin menghambat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau kesenjangan semakin melebar, akan menghambat terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengundang konflik sosial karena terjadinya kecemburuan sosial antara si miskin dan si kaya. Semua pihak harus mengupayakan agar kesenjangan itu tidak terlalu lebar,” pungkas Panusunan. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar