Seko Pemkot Pekanbaru: Sekolah Tidak Boleh Melakukan Pungli

745
Pesona Indonesia
Sekretaris Kota (Sekko) Pemerintah Kota Pekanbaru, Drs HM Noer MBS. foto: riau pos/jpg
Sekretaris Kota (Sekko) Pemerintah Kota Pekanbaru, Drs HM Noer MBS. foto: riau pos/jpg

batampos.co.id РSekretaris Kota (Sekko) Pemerintah Kota Pekanbaru Drs HM Noer MBS menegaskan agar sekolah di Pekanbaru tidak boleh melakukan pungutan liar (pungli) dalam kegiatan penerimaan siswa baru (PSB) tahun ajaran 2016/2017.

“Tidak ada namanya yang pungutan-pungutan itu. Baik pungutan baju seragam anak sekolah, uang bangku, uang buku cetak. Semua sudah ditanggung Pemerintah dan itu sudah termasuk fasilitas sekolah,” tegas M Noer kepada Riau Pos (Jawa Pos Group).

Sekko meminta sekolah di Pekanbaru untuk tidak menambah-tambah pungutan. Mengenai siswa yang tidak tertampung karena banyaknya siswa yang mendaftar menurut Sekko Drs HM Noer MBS janji Walikota akan membahas kembali masalah siswa yang tak tertampung ini Senin lusa akan dibicarakan bagaimana agar siswa bisa tertampung.

“Ini janji, tapi kan ini belum dibahas. Saya belum dapat konfirmasi dari kepala dinas apa rencana dan strategi banyaknya siswa yang tak tertampung,” kata Sekko Pekanbaru itu.

Sementara dari keluhan sejumlah orang tua murid sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru melakukan pungutan uang terhadap siswa baru, mulai dari SDN, SMPN, SMAN, SMKN, MI, MTs, MAN di Pekanbaru.

Malah sekolah MAN ada yang memungut sampai Rp 4 juta hingga Rp7 juta lebih untuk uang peningkatan mutu uang baju seragam, dan alasan lainnya. Padahal sejak Juni 2015 lalu Pemerintahan Jokowi-JK sudah menerapkan Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun gratis. Pemerintah telah memasok dana pendidikan yang cukup dan guru telah digaji dan diberi tunjangan kesejahteraan yang besar.

Terpisah, Kepala bagian Madrasah Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru Drs Rialis menanggapi maraknya pungli di MI, Mts, dan MAN di Kota Pekanbaru menegaskan baru-baru ini bahwa pungutan-pungutan uang terhadap siswa dibenarkan dan kebijakan itu dibolehkan oleh Kementerian Agama RI.

“Pungutan itu dibenarkan dan dibolehkan kok, kalau tidak gimana kami menggaji guru honor,” kata Drs Rialis.(jpg)

Respon Anda?

komentar