30 Hektar Lahan Belum Dibebaskan, Peresmian Bandara Letung Terancam Batal

652
Pesona Indonesia
ROMBONGAN Menko Kemaritiman dan Sumber Daya  saat meninjau pembangunan Bandara Letung, Sabtu (16/7). foto:syahid/batampos
ROMBONGAN Menko Kemaritiman dan Sumber Daya saat meninjau pembangunan Bandara Letung, Sabtu (16/7). foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Pembangunan Bandara Letung di Kecamatan Jemaja hinga kini belum selesai total. Masih ada beberapa hal penting yang harus diselesaikan menjelang diresmikannya bandara itu oleh Presiden Joko Widodo. Diantaranya yakni pembebasan lahan yang masih masuk dalam lokasi bandara.

Lahan yang belum dibebaskan kurang lebih seluas 30 hektare dari 134 hektar lahan keseluruhan. Sebagian lahan yang belum dibebaskan itu posisinya tepat lurus dengan run way, sehingga jika lahan terebut tidak segera dibebaskan, maka pembangunan runwaynya tidak bisa diperpanjang.

Sementara itu sebagian lahan lainnya yang belum dibebaskan berada di sekeliling bandara yang rencananya akan dibangun pagar bandara. Jika bandara itu belum ada pagar maka pihak kementerian tidak akan mau meresmikan bandara itu karena pembangunan pagar itu merupakan syarat minimal.

“Syarat minimum suatu bandara harus diresmikan itu, kawasan area bandara harus dipagar, jika tidak, dipastikan bandara ini tidak bisa diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden maupun Kementerian,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat Jemaja Muhammad Wawan.

Ia sangat menyayangkan pemerintah daerah tidak ada keseriusan untuk membebaskan lahan seluas 30 hektare tersebut. Padahal masyarakat khususnya pemilik lahan itu sudah bersedia lahan mereka dibebaskan. Bahkan saking setujunya bandara itu dibangun, mereka tidak minta yang berlebihan. Cukup mematok harga 5 ribu per meter belum termasuk pajak.

“Harga ini sangat murah, bahkan mereka juga sudah membuat surat pernyataan siap menunggu sampai pemerintah daerah punya cukup anggaran, tapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah,” ungkapnya lagi.

Dalam hal ini pemerintah daerah pada prinsipnya belum matang melakukan persiapan beroperasinya bandara itu. “Kami menilai kesiapan Pemerintah Daerah Anambas belum matang melakukan persiapan beroperasinya Bandara Letung itu,” ungkapnya lagi.

Sementara itu salah satu tokoh masyarakat Jemaja Azwir (38) juga mengatakan hal yang sama, yakni pemerintah daerah dinilai tidak serius. Pasalnya sejak mulai dilaksanakan pembangunan bandara dari tahun 2013 hingga sekarang tidak ada upaya pemerintah daerah dalam melakukan penambahan pembebasan lahan, sedangkan masyarakat telah membuat surat pernyataan bahwa akan menunggu kesiapan pemerintah daerah dalam pembayaran ganti rugi.

Jika dalam waktu dekat ini belum juga dilakukan pembebasan lahan, maka ia yakin pemerintah pusat tidak akan berani meresmikan operasionalnya bandara itu. Sebab lahan yang berada di area kawasan bandara harus dipastikan tidak mengalami persoalan baik dari sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

Ia menambahkan, kondisi peralatan seperti mobil kebakaran belum tersedia, Air Navigasi, genset jaringan listrik, Pos Polisi Udara dan akses jalan juga menjadi bagian dari persyaratan minimun untuk operasinya suatu bandara. Ia sangat menyayangkan dengan sikappemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan dalam hal ini tidak serius membangun bandara tersebut. Padahal tidak sedikit anggaran yang telah dihabiskan untuk membangun bandara, tapi dengan adanya persoalan tersebut bakal tidak bisa dioperasikan bandara itu pada tahun 2016 ini. “Besar kemungkinan akan ditunda lagi peresmianya,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Anambas Masykur, membenarkan sejumlah lahan yang masuk area kawasan Bandara Letung belum dibebaskan. Kurang lebih ada sekitar 30 hektar lagi yang belum dibebaskan.

Pihaknya telah berupaya untuk melakukan koordinasi dengan pemilik lahan untuk mencari solusi yang terbaik bagi mendorong pembangunan bandar tersebut. Namun pemilik lahan 30 hektar itu saat ini belum diketahui keberadaannya sehingga koordinasi sulit dilakukan. “Pemilik lahan itu sudah banyak yang pindah keluar daerah, sulit untuk dihubungi,” ungkap Masykur.

Ia menyebutkan sejauh ini pemerintah daerah sudah berupaya keras untuk melakukan pembangunan bandara itu, namun diakuinya persoalan lahan bukan menjadi kewenangan pihaknya.

“Untuk mengetahui secara persis tentang lahan, lebih baik ditanyakan dengan bagian Tata Pemerintahan atau yang membebaskan lahan. Kami hanya mendorong melaksanakan pembangunan sisi darat saja, Pemerintah pusat membangun sisi udaranya,” jelasnya kemarin. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar