Belum Sepekan Tax Amnesty Berlaku, Sudah Rp 5,2 Triliun Dana Masuk

3570
Pesona Indonesia
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Foto: istimewa
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Foto: istimewa

batampos.co.id – Belum satu pekan kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) diterapkan, aliran dana repatriasi dari luar negeri yang masuk ke pasar modal sudah USD 400 juta (sekitar Rp 5,2 triliun).

Pemerintah pun makin optimis kebijakan tax amnesty akan membawa dampak positif terhadap perekonomian negara.

Selain itu, kebijakan ini juga akan memperbaiki sistem database pajak yang selama ini belum baik.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemberlakuan tax amnesty tidak hanya berdampak pada revenue atau penerimaan negara, namun juga perbaikan database pajak.

”Dari sisi ekonomi, kebijakan ini sudah terlihat dampaknya kok,” kata Luhut yang juga menjadi inisiator tax amnesty saat menjabat Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) dalam acara coffee morning di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (20/7/2016).

Indikator lain tax amnesty membawa angin segar terhadap perekonomian negara ialah lelang obligasi negara, pada Rp 12 triliun penawaran pertama sudah ada pemesanan sebesar Rp 46 triliun.

”Hal ini bisa terjadi karena Presiden memberikan akses yang sangat baik pada siapa saja yang terlibat dalam tax amnesty,” ujar Luhut.

Dia menepis tudingan tax amnesty ini disusun asal-asalan. Menurut dia sejak awal tax amnesty tidak dirancang hanya melibatkan Ditjen Pajak saja. Tim perumus tax amensty ini beberapa kali bertemu dengan World Bank, baik di Washington DC maupun di Indonesia.

”Dalam perjalanannya kami juga melibatkan ahli-ahli pajak independen. Baru setelah draf jadi, kita libatkan Ditjen Pajak,” jelasnya.

Tax Amnesty ini dari sisi pengusaha sangat menguntungkan. Sementara dari sisi pemerintah, Luhut menjamin tak ada aturan hukum yang dilanggar. Luhut juga menjawab keraguan bahwa tax amnesty akan menguntungkan pelaku tindak pidana korupsi.

Sebab pengampunan pajak ini merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana perpajakan.

Dengan pengampunan ini, wajib pajak harus mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Luhut menegaskan, tidak semua wajib pajak berhak mengikuti tax amnesty. Mereka yang tidak bisa mengikuti ialah wajib pajak yang perkaranya telah masuk tahap penyidikan, berkasnya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, sedang diadili, dan tengah menjalani hukuman pidana atas tindak pidana perpajakan.

Wajib pajak yang mengikuti tax amnesty juga tidak bisa asal-asalan mengungkapkan hartanya. Sebab jika dalam perjalanannya ditemukan harta yang belum atau kurang diungkapkan maka dia akan dikenakan sanksi tambahan berupa kenaikan 200 persen dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar.

Pernyataan Luhut yang menyebut program tax amnesty tidak hanya bermanfaat bagi fiskal, namun juga bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan, diperkuat pemaparan Ekonom Purbaya Yudhi Sadewa, yang kemarin juga hadir sebagai pembicara.

Menurut Purbaya, potensi masuknya dana repatriasi hingga Rp 1.000 triliun bakal berdampak positif pada perekonomian. Bagaimana alurnya? Dia menjelaskan, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga bank.

“Artinya, jika suku bunga naik, ekonomi melambat. Kalau suku bunga turun, ekonomi meningkat,” jelasnya.

Karena itu, suku bunga yang rendah akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain keberhasilan menekan inflasi, masuknya dana Rp 1.000 triliun yang diperkirakan sebagian bakal masuk ke perbankan, bakal menambah likuiditas sehingga suku bunga pun diharapkan bisa ditekan dan penyaluran kredit ditingkatkan.

Menurut Purbaya, dorongan pada perekonomian saat ini sangat dibutuhkan agar momentum perbaikan ekonomi kian kuat. Dia menyebut, berbagai parameter seperti leading economic index (LEI), sudah mencapai titik terendah pada pertengahan 2015 dan mulai menunjukkan rebound atau kembali naik sesudahnya.

Selain itu, indikator lain seperti indeks kepercayaan konsumen (IKK) yang mengindikasikan tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian juga membaik. Demikian pula indeks kepercayaan konsumen terhadap pemerintah, serta indeks sentimen bisnis yang membaik.

“Ini artinya, optimisme para pebisnis juga makin baik,” jelasnya. (gun/jpg)

Respon Anda?

komentar