Bolos Usai Lebaran, 146 ASN Pemko Medan Diberi Sanksi

916
Pesona Indonesia

Ilustrasi

Ilustrasi

batampos.co.id – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan sudah memproses sembilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Kota Medan, yang tidak hadir tanpa izin pada hari pertama kerja usai cuti bersama dan libur Lebaran, Senin (11/7) lalu. Sanksi berupa teguran tertulis pun diberikan kepada 9 ASN tersebut.

Kepala BKD Kota Medan Lahum Lubis mengatakan, tidak hanya 9 ASN di Setda Kota Medan, sebanyak 146 ASN di lingkup Pemko Medan juga sudah dijatuhi hukuman. “Sudah kita proses. Sebanyak 146 ANS di seluruh SKPD Pemko Medan kita berikan teguran secara tertulis,” katanya kepada Sumut Pos (Jawa Pos Group), Kamis (21/7).

Lahum tidak merinci dari SKPD mana saja jumlah ASN tersebut. Menurutnya tidak ada sanksi tegas terkait hal itu. Seperti penundaan naik pangkat, atau pemotongan TPP. “Tentukan ada mekanisme dan aturannya semua. Kita coba beri teguran dulu,” kata Lahum.

Dia menambahkan, jika kejadian ini berulang dilakukan ASN bersangkutan, BKD akan memberi penegasan kepada pimpinan SKPD untuk menindaklanjutinya. “Kalau terus berulang dia lakukan, tentulah sanksinya bisa lebih berat. Begitupun seperti saya bilang, semuakan ada ketentuannya,” katanya.

Seperti diketahui, kehadiran ASN Pemko Medan paskalibur Lebaran dan cuti bersama terbilang cukup baik. Meski demikian, ada 9 ASN yang bolos tanpa alasan jelas alias absen.

Kabid Kesejahteraan dan Disiplin BKD Medan, Harun Ismail Sitompul menyebutkan, dari total 771 PNS dilingkungan Setda Pemko Medan, sebanyak 709 PNS hadir dan mengikuti apel perdana usai libur Idul Fitri dan cuti bersama, dua orang sakit, 48 PNS berstatus tugas luar, dan 3 lainnya sedang izin atau izin belajar.

“Sementara 9 orang tanpa keterangan menurut data yang kita punya,” katanya.

Menurutnya, sesuai Peraturan Pemerintah No.53/2010 tentang Disiplin Pegawai, kesembilan PNS tersebut akan mendapat sanksi. Diantaranya bisa sanksi teguran lisan, tertulis sampai pemotongan tunjangan pokok pegawai (TPP). “Ya, itu akan disesuaikan berdasar ketentuan dalam PP 53 tersebut,” ucapnya.

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebelumnya mengatakan, untuk 9 ASN yang tidak masuk kerja tersebut pihaknya akan cek kembali. Di mana tentu ada sanksi atas ketidakhadiran mereka.

Eldin mengimbau, dengan apa yang sudah diberikan negara kepada para pamongnya, harus diikuti kinerja yang setimpal pula. “Semua bentuk pelayanan yang kita berikan tentu harus sesuai dengan apa yang telah diberikan pemerintah, karena kita sudah menerima gaji dan juga tunjangan,” katanya.(jpg)

Respon Anda?

komentar