Dianggap Memberatkan Masyarakat, Dewan Tolak Usulan Pemerintah Naikkan PPJ

557
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan menolak usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan untuk menaikan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari lima persen menjadi tujuh persen. Karena kenaikan PPJ ini dianggap dewan akan menyengsarakan masyarakat Bintan.

“Kami berharap agar PPJ di Bintan tetap sebesar lima persen. Sebab jika PPJ ini dinaikan akan menyusahkan masyarakat Bintan,” ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pajak Daerah DPRD Bintan, Raja Miskal saat dikonfirmasi, Rabu (20/7).

Dewan mengusulkan agar Pemkab Bintan membuat sistem dengan melakukan pemasangan KWh listrik setiap jarak tertentu pada lampu penerangan jalan. Sehingga, tagihan listrik untuk lampu jalan yang dibayarkan Pemkab Bintan ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat dihitung dengan rinci bedasarkan penggunaan listrik dari KWh yang dipasang.

Kemudian lampu jalan yang awalnya menggunakan bola lampu dirubah menjadi lampu LED. Sebab dengan menggunakan lampu LED akan lebih irit dalam penggunaan listrik dibandingkan bola lampu biasa. Jadi ia meminta agar Pemkab Bintan mengakaji lagi lebih dalam soal rencana menaikkan PPJ dengan perubahan sistem yang diusulkannya.

“Bagaimana ketika kita naikkan PPJ disaat itu juga pemerintah menaikkan tarif listrik. Pastinya yang disengsarakan masyarakat karena harus membayar mahal tagihan listrik setiap bulannya,” kata Miskal yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bintan.

Kemudian, sambung Ketua Komisi I DPRD Bintan ini, ia juga menolak usulan Pemkab Bintan menerapkan kembali penarikan pajak sebesar 2,5 persen setiap pegelaran hiburan kesenian tradisional yang ditaja di Bintan. Menurutnya, tindakan penarikan pajak kepada pelaksanaan hiburan kesenian akan berdampak pada kepunahaan tradisi keseniaan lokal.

“Saya juga menolak keras jika Pemkab Bintan terapkan pajak hiburan kesenian tradisional apalagi dinaikkan menjadi 10 persen. Karena menaikan pajak sama saja mematikan kelestarian kesenian tradisional khususnya di Bintan,” sebutnya.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan Pengelolan Kekayaan Daerah (DPPKD) Bintan, Adi Prihantara mengaku untuk kenaikan PPJ dari lima menjadi tujuh persen masih dibahasnya secara intensif dengan DPRD Bintan.

“Kita hanya usulkan saja. Bahkan masih dibahas. Jikapun usulan itu tak disetujui, Pemkab Bintan tak mempermasalahkannya,” katanya.

Untuk penarikan pajak hiburan kesenian tradisional tidak akan diberlakukan lagi tahun ini. Jadi segala perhelatan yang ditaja pihak manapun untuk keseniaan tradisional akan digratiskan. Namun pajak hiburan lainnya tetap akan dikenakan pajak 10 persen guna menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bintan. Begitu juga untuk pajak tempat hiburan seperti club malam, diskotik, tempat karaoke, lounge, cafe, bar dan pub serta sejenisnya akan dikenakan tarif pajak sebesar 15 persen.

“Pajak hiburan kesenian tradisional ditiadakan alias gratis. Tapi untuk pajak seperti spa diluar fasilitas hotel, diskotik dan sebagainya tetap dikenakan pajak 15 persen,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar