Mantan Kadisdik dan Rekanan Dituntut 18 Bulan

928
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Lampung Tauhidi menjalani pidana penjara selama 18 bulan.

Terdakwa dugaan korupsi pengadaan 93 paket perlengkapan sekolah untuk 60.200 siswa miskin tahun 2012 ini juga diharuskan membayar denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang kemarin (19/7), tim JPU yang diketuai M. Nuri Tyas menyatakan, Tauhidi melanggar pasal 3 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana perubahan atas UU Nomor 21/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

’’Menyatakan, terdakwa terbukti secara sah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Menuntut pidana penjara satu tahun dan enam bulan dikurangi selama berada dalam masa penahanan,” kata M. Nuri Tyas kepada Radar Lampung (Jawa Pos Group).

Tauhidi yang merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA) tidak melakukan penunjukan yang memegang fungsi dan tugas pejabat pembuat komitmen (PPK). Ia sendiri merangkap menjadi PPK.

Dalam proyek tersebut, tidak ada spesifikasi teknis barang untuk pekerjaan. Melainkan menggunakan spesifikasi teknis barang pekerjaan sejenis tahun 2011. Ini tidak sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Perpres Nomor 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Mantan Pj. Bupati Lampung Timur itu juga menggunakan harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan sejenis pada 2011. Ia bermaksud mengendalikan proses pemilihan penyediaan barang dengan langsung menentukan metode pelelangan sederhana.

Namun dalam pelaksanaannya, proses lelang tidak pernah dilakukan dan pelaksana proyek tersebut telah ditentukan.

Usai sidang, Tauhidi mengatakan akan menyampaikan kebenaran dalam pleidoi. ”Nanti akan saya sampaikan hak saya. Kebenaran saya dalam pleidoi,” kata Tauhidi.

Sementara, rekanan M. Hendrawan menjalani sidang dengan agenda sama. Koordinator proyek ini juga dituntut menjalani pidana penjara selama 18 bulan. Begitu juga dengan denda yang harus dibayar.

JPU Noerma menyatakan, Hendrawan melanggar pasal 3 ayat 1 juncto pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana perubahan atas UU Nomor 21/20001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (jpg)

Respon Anda?

komentar