Marak Pembalakan Liar, Ratusan Warga Datangi Mapolres

479
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id — Ratusan masyarakat nagari Sungai Betung, kecamatan Kamang Baru, Padang, Sumbar, melakukan aksi demo yang terpusat di Mapolres Sijunjung, kemarin. Masa yang diperkirakan hampir 200 orang tersebut, tiba sekitar pukul 10.00 wib di Mapolres Sijunjung.

Selain dari tokoh masyarakat, ninik mamak dan pemuda, terlihat juga kalangan mahasiswa dari kenagarian tersebut. Aksi masyarakat itu disambut Kapolres, AKBP Dody Pribadi, Dandim 0310 Letkol Inf. Zuznan Hadi, serta Bupati Yuswir Arifin, kepala dinas Kehutanan, BKSDA.

Aksi masa tersebut berlangsung dengan aman dan damai selama hampir 2 jam . Namun rencana lokasi aksi berubah dari rencana awal yang akan berorasi di tiga tempat, yakni di kantor Bupati, Mapolres dan kantor dinas Kehutanan. Karena setelah berdialog dengan Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Simanungkalit, akhirnya masa memutuskan hanya melakukan aksi di depan Mapolres. Karena selain Kapolres dan Dandim, disana memang telah ditunggu oleh Bupati, dan ketua DPRD.

Beberapa tuntutan yang paling utama bagi masyarakat Sungai Betung diantaranya, meminta agar pemerintah daerah kabupaten Sijunjung dan instansi terkait untuk menghentikan aktifitas pembabatan hutan lindung, konservasi dan BKSDA Sungai Betung, meminta pemerintah daerah agar menyelamatkan pertanian masyarakat yang rusak akibat sumber air pertanian menjadi tercemar dan mengering. Serta meminta apara kepolisian menindak oknum yang terlibat dalam pengrusakan hutan.

Walinagari Sungai Betung, Samudin yang ikut mendampingi masyarakat mengatakan, bahwa pembabatan hutan lindung di kawasan kenagarian Sungai Betung telah terjadi sejak tahun 2015. Menurutnya, hampir 100 hektar hutan telah gundul. Akibatnya, toga sungai yang terdapat di nagari tersebut, seperti sungai Batang Kunik, Batang Somek, dan Batang Sungai Betung telah tercemar.

Katanya, air sungai tersebut merupakan sumber air minum, untuk mandi serta untuk pertanian saat ini telah rusak. Sehingga saat ini, disebutkan walinagari, bahwa hampir 220 ha persawahan masyarakat terancam gagal, akibat air sungai sudah hampir kering dan tercemar.

“220 Ha adalah separoh dari luas pertanian masyarakat, dan saat ini pertanian masyarakat kami terancam rusak karena tidak lagi air yang mengaliri, karena kering dan keruh, apalagi ada tanaman sawit yang berada di tepi aliran sungai, menambah kekeringan sawah masyarakat,” ungkap Samudin kepada Padang Ekspress (Jawa Pos Group).

Dia menambahkan, kekhawatiran masyarakat Sungai betung tersebut harus ditindak lanjuti oleh Bupati dan instansi terkait seperti kepolisian dan BKSDA.”Kami hanya ingin hutan dan pertanian masyarakat kami selamat,” sebutnya.

Sementara itu, ketua KAN Sungai Betung, Darlisman, Dt.Rangkayo Mudo dengan tegas mengatakan, bahwa jika tuntutan masyarakat Sungai Betung tidak segera dilaksanakan oleh pemerintah dan instansi terkait, maka mereka akan melakukan aksi dengan jumlah masa yang lebih banyak.

“Permintaan kami tidak banyak, dan sangat mudah untuk dipenuhi, kami hanya ingin hutan, dan lahan pertanian kami diselamatkan dari pembabatan hutan, serta tanami kembali hutan yang telah gundul,” tuturnya.

Menurut ketua pemuda nagari, sekaligus koordinator aksi, Musri Khairul, terjadinya pembalakan liar di kawasan hutan lindung mereka baru diketahui pada Desember tahun 2015 lalu. Awalnya masyarakat berupaya untuk mencegah aktifitas penebangan hutan dengan cara baik-baik. Namun tidak berhasil, dan aktifitas penebangan hutan tetap berlangsung.

“Luas pasti hutan yang telah rusak kami tidak tahu, namun akibat pembalakan liar itu, sumber air bersih masyarakat tercemar, bahkan sungai Batang Kunik dan Batang Somek hampir kering saat ini,”tuturnya kepada wartawan di depan Mapolres setelah aksi bubar.

Menanggapi tuntutan warga tersebut, Bupati Yuswir Arifin mengatakan, bahwa dirinya akan menyurati aparatur Nagari yang terkait untuk menanggulangi hal ini. dirinya juga berjanji akan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat nagari Sungai Betung.

Kapolres Sijunjung, AKBP Dody Pribadi mengatakan, bahwa dirinya berjanji akan merealisasikan tuntutan masyarakat selama dua minggu. “Kita akan melakukan penindakan langsung ke lapangan untuk mengatasi aktifitas pembalakan liar ini, dan juga akan kita proses nantinya, dengan tim khusus dari unsur Polri, TNI dan instansi terkait lainnya, dalam kurun waktu dua minggu hal ini mudah-mudahan sudah di laksanakan,”tegas Kapolres.

Setelah mendengarkan janji Bupati dan Kapolres, masa akhirnya membubarkan diri. Namun sebelum membubarkan diri.(jpg)

Respon Anda?

komentar