Ogah Digulingkan, Ketua DPRD Padang Terus Melawan

908
Pesona Indonesia
TERUS MELAWAN: Ketua DPRD Padang, Erisman--istimewa
TERUS MELAWAN: Ketua DPRD Padang, Erisman–F:istimewa

batampos.co.id — Tim penasihat hukum (PH) Ketua DPRD Padang, Erisman mengajukan surat pembatalan agenda sidang paripurna terkait pembacaan putusan Badan Kehormatan (BK) tentang pemberhentian dirinya sebagai ketua DPRD. Ini sehubungan dengan telah diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Selasa (19/7) lalu.

“Pengajuan surat penghentian sidang itu telah kami masukkan Rabu, sebelumnya gugatan ke PTUN sudah dimasukkan Selasa lalu,” kata PH Erisman, Sonny Dalirakhmat, kemarin (20/7).

Dia telah mendaftarkan gugatan ke PTUN dengan nomor registrasi 17/G/2016/PTUN-PDG. Dalam surat nomor 012/NG-LF/K/VII/2016. Erisman meminta pimpinan DPRD menghentikan agenda sidang paripurna pada 22 Juli 2016.

Penghentian tersebut diminta menjelang adanya putusan PTUN incracht karena menurut tim PH Erisman, putusan BK DPRD Padang tidak memiliki dasar hukum. Kalau memakai aturan DPRD Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Beracara BK, sidang paripurna pemberhentian ketua DPRD tidak melalui tahapan atau proses tata beracara BK.

PH Erisman lainnya, Naldi Gantika menilai putusan BK Nomor 04/PTS/BK/DPRD-PDG/VI/2016 dengan sanksi sedang atau pemberhentian Erisman dari ketua DPRD, ialah cacat hukum dan batal demi hukum.

“Harus ada keputusan incracht yang mendahului, apalagi saat ini proses hukum sedang berjalan dan menimbang pentingnya keputusan hukum mengenai kebijakan alat dan perangkat DPRD itu,” jelasnya.

Dia berharap lembaga DPRD dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan guna mencari keadilan hukum.

PH lainnya, Yusac David menambahkan, sebelum melakukan PTUN, pihaknya telah menyurati DPRD dan dilanjutkan dengan somasi. Karena somasi tidak ditanggapi sehingga dilakukan PTUN.

”Saat ini sedang proses di PTUN, jadi harusnya paripurna tidak dijalankan. Jika tetap dilaksanakan, berarti tidak ada penghormatan pada lembaga lain dan tidak tahu regulasi,” katanya.

BK DPRD Padang telah membuat keputusan terhadap dugaan yang dituduhkan kepada Ketua DPRD Erisman. Ketua BK DPRD Padang, Yendril menyampaikan keputusan itu sudah melalui kesepakatan seluruh anggota BK tanpa ada perbedaan pendapat.

Dugaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan kepada Erisman itu adalah perselingkuhan dan dugaan penyalahgunaan wewenang terkait surat permohonan bantuan ke Bank Nagari dan Erisman diberi sanksi sedang yakni pemberhentian dari jabatan Ketua DPRD yang akan disampaikan resmi dalam paripurna 22 Juli 2016. (jpg)

Respon Anda?

komentar