Provinsi Kepri Berhutang Penyaluran Dana Daerah Rp 785 Miliar

993
Pesona Indonesia
Rudy Chua. foto:yusnadi
Rudy Chua. foto:yusnadi

batampos.co.id – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua menyarankan, Gubernur Nurdin Basirun agar bisa segera duduk bersama dengan seluruh kepala daerah kabupaten/kota. Ini demi membahas sekaligus membincangkan mengenai utang penyaluran dana kas ke daerah senilai Rp 785 miliar.

“Seharusnya, Pak Gubernur sudah memanggil semua bupati dan wali kota untuk duduk bicarakan masalah ini. Namun, kami melihat hal ini belum dilakukan. Apa salahnya didudukkan dan dibicarakan,” kata Rudy, Rabu (20/7).
Pada pembicaraan itu, sambung Rudy, Nurdin tentu bisa memberi pemahaman bahwa semua daerah sangat membutuhkan kekuatan anggaran yang memadai dari pelbagai sumber. Termasuk dari dana bagi dari Pemprov Kepri. Hanya saja, bila dipaksakan bagi Pemprov Kepri untuk kemudian membayar sekaligus seluruh utang penyaluran dana ke daerah tersebut pasti bakal sangat memberatkan. Apalagi mengingat total anggaran Pemprov Kepri berada hanya di kisaran Rp 3 triliun.
“Katakanlah harus membayar sampai Rp 1 triliun lebih, jadi tinggal Rp 2 triliun ditambah dengan rutinitas yang sudah mengambil 50-60 persen. Otomatis nggak kerja. Dan perlu dicatat, sebagian anggaran yang dipotong ini sudah berjalan. Sudah terjadi realisasi dari Januari sampai Juni. Di Juli timbul kebijakan untuk membayar lunas, pemotongan 40-50 persen ini membuat semua SKPD menjadi goyang,” kata Rudy.
Rudy menambahkan, bila memang benar harus dibayarkan lunas tahun ini, tentu keuangan bakal stabil di tahun depan. Hanya saja itu tadi, kata Rudy, mengenai efektivitas kerja yang bisa benar-benar hilang.
“Tahun ini semua hancur. Tidak ada kegiatan yang bisa dikerjakan. Ini memungkinkan saja, karena namanya kebijakan. Semua tiap bulan terima gaji dan tinggal absen. Karena potongnya itu sampai 50 persen. Tentu dengan catatan Januari-Juni sudah ada yang berjalan dan sudah minta untuk dibayar,” ungkap Rudy.
Sementara bila penyaluran dana ke daerah itu dicicil, Rudy melihat, yang bakal keberatan adalah pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, perkara utang ini memang mesti diselesaikan dengan bijaksana dan tidak memberatkan satu sisi lain.
“Pak Nurdin memang menjadi gubernur di saat yang tidak mudah. Tapi, ini justru kesempatan untuk mengujui kapasitas dan kepiawaiannya sebagai pemimpin,” kata Rudy.
Sebelumnya, Kepala Bapeda Kepri Naharuddin mengatakan bahwa saat ini Kepri memiliki kewajiban utang yang belum dibayar sebesar Rp 785 miliar. Kewajiban utang itu berasal dari bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak-pajak lainnya. Dana tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2014-2016. Sedangkan untuk defisit anggaran, Pemprov Kepri akan melakukan rasionalisasi di setiap SKPD-SKPD yang ada. (aya/bpos)
Klik di sini untuk Balas, Balas ke semua, atau Teruskan

Respon Anda?

komentar