Ini Cara yang Ditempuh Erdogan Cegah Kudeta Berulang

449
Pesona Indonesia
Tentara yang terlibat kudeta Turki ditangkap. Foto: istimewa
Tentara yang terlibat kudeta Turki ditangkap. Foto: istimewa

batampos.co.id – Pemerintah Turki dibawah kendali Presiden Recep Tayyip Erdogan memberlakukan status darurat di negerinya sejak Rabu malam (21/7/2016).

Langkah itu diambil sebagai salah satu cara pemerintah untuk mencegah terulangnya kudeta. Tapi, lembaga-lembaga internasional meminta Turki tidak menggunakan mekanisme tersebut untuk merepresi warga sipil.

”Status darurat Turki tidak mencakup larangan bagi media atau kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aktivitas mereka. Ini bukan status darurat perang seperti yang pernah diterapkan pada 1990-an,” terang Wakil Perdana Menteri Mehmet Simsek via Twitter.

Politikus Turki yang paling ramah di kalangan pebisnis dan pemilik modal itu berusaha meredam gejolak pasar saham dan keuangan.

Tidak hanya lewat media sosial, tokoh yang pernah bekerja di Wall Street itu juga memberikan keterangan terperinci tentang status darurat Turki lewat televisi. Dia mengimbau para pelaku ekonomi tidak perlu panik.

”Saya sangat yakin, Turki akan menjadi negara yang lebih baik lagi setelah semua ini. Demokrasi akan semakin kukuh. Perekonomian dan iklim usaha akan semakin kondusif,” tegasnya.

Selain menimbulkan gejolak ekonomi, status darurat Turki membuat politik dalam negeri Turki kian kacau. Sebab, status darurat memberikan wewenang penuh kepada pemerintah untuk melakukan razia dan menangkap mereka yang dianggap terlibat dalam kegagalan kudeta lalu.

”Status darurat itu hanya akan menjadi tameng bagi pemerintah untuk melakukan kesewenangan lebih jauh,” kritik seorang tokoh oposisi.

Pascakudeta gagal itu, Turki menindak sekitar 60.000 serdadu, polisi, hakim, pegawai negeri sipil, dan guru. Sebagian di antaranya dicopot dari jabatan mereka dan sebagian yang lain menjalani proses investigasi.

Masyarakat Eropa berharap Turki tidak memanfaatkan hukum darurat yang berlaku selama status darurat tiga bulan untuk membenarkan penganiayaan terhadap tahanan.

Kemarin Menteri Luar Negeri Frank-Walter Steinmeier memperingatkan Turki agar tidak terlalu lama menerapkan status darurat. Lebih singkat lebih baik.

Bersamaan dengan itu, Sekjen International Court of Justice (ICJ) Wilder Taylor juga mengimbau pemerintahan Erdogan tetap tunduk pada hukum internasional tentang HAM.

”Ada HAM yang tidak bisa diabaikan, bahkan dalam kondisi darurat,” tegasnya.

Sementara itu, delapan serdadu Turki yang kabur ke Yunani dengan helikopter militer dan tertangkap di Negeri Dewa-Dewi tersebut menjalani sidang.

Vasiliki Ilia Marinaki, salah seorang pengacara yang mewakili 3 mayor, 3 kapten, dan 2 sersan mayor itu meminta Yunani tidak mengekstradisi delapan kliennya. Sebab, jika pulang ke Turki, mereka bisa dibunuh.

”Mereka pasti mati jika kembali ke Turki,” tegas Marinaki.

Kemarin pengadilan menjatuhkan vonis bersalah kepada delapan warga Turki itu karena masuk Yunani secara ilegal. Hakim mengganjar mereka dengan hukuman dua bulan penjara.

Tapi, mereka tidak akan langsung masuk bui karena pemerintah sedang mempertimbangkan permohonan suaka mereka. Pekan depan imigrasi akan memanggil mereka. (AFP/Reuters/hep/c6/any)

Respon Anda?

komentar