DKP Bintan Usulkan Rp 4 Miliar untuk Pembebasan Lahan Pembangunan TPI

398
Pesona Indonesia
Nelayan Batu Licin sedang membersihkan jaringnya dari karang sebelum melaut di Dermaga Sandy Restoran, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kamis (21/7). Mulai 2017 mendatang nelayan tidak lagi disusahkan dalam penjualan ikan hasil tangkapannya karena Pemkab Bintan akan menyediakan lokasi pelelangan ikan di Kelurahan Seienam. Foto: Harry/Batampos
Nelayan Batu Licin sedang membersihkan jaringnya dari karang sebelum melaut di Dermaga Sandy Restoran, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kamis (21/7). Mulai 2017 mendatang nelayan tidak lagi disusahkan dalam penjualan ikan hasil tangkapannya karena Pemkab Bintan akan menyediakan lokasi pelelangan ikan di Kelurahan Seienam. Foto: Harry/Batampos

batampos.co.id – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bintan mengusulkan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk pembayaran ganti rugi lahan seluas 4 Hektare (Ha) pada Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016. Lahan seluas 4 Ha yang akan dibebaskan di Kelurahan Seinam, Kecamatan Bintan Timur (Bintim) itu akan diperuntukan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

“Pembangunan TPI ini butuh lahan seluas 10 Ha. Tapi kita hanya bisa membebaskannya 6 Ha pada 2014 lalu. Kurangnya 4 Ha lagi akan dibebaskan 2016 ini melalui APBDP. Sehingga pembangunan TPI baru bisa dilaksanakan secepatnya,” ujar Kepala DKP Bintan, Elizar Juned, Kamis (21/7).

Setelah lahan 4 Ha yang diperlukan untuk pembangunan TPI bisa terelaisasi melalui APBDP tahun ini. Maka langkah selanjutnya, ia akan merampungkan Detail Engineering Desigen (DED) TPI tersebut. Kemudian semua persyaratan itu akan disampaikannya kepada DKP Kepri untuk ditindaklanjuti.

Jika semua persyaratan itu disetujui oleh DKP Kepri, sambungnya, langkah selanjutnya adalah mengusulkan anggaran pembangunan yang dibutuhkan untuk mendirikan TPI ke Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan agar DKP Bintan bisa mendapatkan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebab pembangunan TPI yang akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjangnya itu akan menelan dana sebesar Rp 10 miliar.

“Kita akan berusaha agar usulan bantuan dana dari APBN bisa cair Rp 10 miliar. Bahkan kita juga akan minta bantuan dana dengan Pemprov Kepri,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bintan, Mohammad Setioso mengakui jika DKP Bintan mengusulkan anggaran sebesar Rp 1 miliar pada APBDP untuk membebaskan lahan seluas 4 Ha. Lahan itu nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan TPI di Kawasan Bintan Timur.

“Usulan dana itu sedang dalam pembahasan antara Pemkab Bintan dengan DPRD Bintan. Kita harapkan usulan dana itu bisa disetujui, sehingga langkah selanjutnya untuk menjolok APBN bisa mudah,” katanya.

Pembangunan TPI yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjangnya itu sangat dibutuhkan masyarakat Bintan, khususnya nelayan. Karena dengan adanya TPI, nelayan akan diuntungkan sebab pendistribusiannya maupun penjualan hasil tangkapan ikan dilakukan secara terbuka tanpa melalui tekong ataupun toke.

Melihat fungsi keberadaan TPI bisa berdampak pada kesejahteraan nelayan, sambungnya, maka dari itu Bupati Bintan dan Wakilnya berkomitmen untuk merealisasikan keberadaan TPI di Kelurahan Seienam, Kecamatan Bintim 2017 mendatang. Bahkan dengan komitmennya, Kelurahan Seienam tersebut dimasukan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan sebagai kawasan pengembangan perikanan.

“Pak Bupati dan Wakilnya sudah komitmen untuk mengembangkan tiga sektor yang dampaknya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor tersebut adalah pariwisata, perikanan dan kemaritiman,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar