Rumah Dinas Dewan Mangkrak Tiga Tahun

493
Pesona Indonesia
Ade Angga. foto:yusnadi/batampos
Ade Angga. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang sudah tiga tahun tak kunjung ditempati. Ternyata, bangunan yang berada di Senggarang tersebut belum rampung 100 persen, sehingga Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang enggan menempati bangunan itu.

Terkait itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang untuk menganggarkan kelanjutan penyelesaian bangunan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Tanjungpinang tahun 2016.

“Kami sudah rapat dan meminta Pemko Tanjungpinang segera menyelesaikan pembangunan, supaya bisa ditempati,” ujar Ade Angga, Kamis (21/7).

Draf surat yang akan diserahkan kepada Pemko Tanjungpinang, dikatakan Ade telah ditandatangani, untuk kemudian diajukan ke Pemko Tanjungpinang.

Ade melanjutkan, jika dibiarkan mangkrak, bangunan tersebut justru rentan mengalami kerusakan. Padahal, rumah dinas tersebut hanya perlu melanjutkan pembangunan landscape, pengaspalan jalan dan penggadaan perabotan rumah.

Dikatakan Ade, tahun 2016 ini Pemko tidak ada anggaran yang diperuntukkan bagi kelanjutan rumah jabatan. Pemko Tanjungpinang, kata Ade, hanya menganggarkan untuk kelanjutan pembangunan gedung lima lantai dengan anggaran Rp 6 M, dan rumah dinas Wali Kota Tanjungpinang dan wakilnya sebanyak Rp 1,8 M.

Sementara anggota DPRD Tanjungpinang Ashadi Selayar menyayangkan tidak dianggarkannya rumah dinas yang diperuntukkan bagi Ketua dan Wakil DPRD Kota Tanjungpinang. Sebab, menurutnya pembangunan hanya membutuhkan proses sedikit lagi untuk kemudian bisa ditempati. “Kami tahu kondisi keuangan defisit, tapi kalau tak dilanjutkan justru berdampak kepada fisik bangunan,” ujarnya.

Menyikapi Itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanjungpinang Amrialis mengatakan, pihaknya tidak menganggarkan kelanjutan pembangunan karena terkendala defisit anggaran. Karena itu, ajuan DPRD Kota Tanjungpinang harus melihat kondisi keuangan yang ada. (Lra/bpos)

Respon Anda?

komentar