Sejumlah Pulau Kecil Bakal Hilang, Stop Semua Aktivitas Reklamasi !

623
Pesona Indonesia
Ilustrasi reklamasi pulau dan pantai. Foto: istimewa
Ilustrasi reklamasi pulau dan pantai. Foto: istimewa

batampos.co.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD tentang Reklamasi meminta bupati menghentikan seluruh aktivitas reklamasi yang berlangsung di Kabupaten Karimun. Selain merusak lingkungan, juga dikhawatirkan menghilangkan sejumlah pulau-pulau kecil yang berdekatan dengan lokasi reklamasi tersebut.

“Kami terkejut ketika turun ke lapangan. Karena didapati aktivitas reklamasi yang dilakukan PT Citra Putra Mandiri yang sudah mendekati pulau kecil. Kalau diteruskan, bisa-bisa pulau kecil (Pulau Kera, red) hilang. Untuk itu kami menyurati bupati untuk segera menghentikan seluruh aktivitas reklamasi oleh perusahaan tersebut,” tegas Ketua Pansus Reklamasi DPRD Karimun, H Ady Hermawan, Rabu (20/7) kemarin.

Memang diakui Ady Hermawan, semua pihak perlu mendukung dunia investasi di Bumi Berazam. Namun, dukungan yang diberikan jangan sampai membuat pemerintah lengah. Hal itu terbukti dengan aktivitas penimbunan atau reklamasi yang dilakukan perusahaan untuk perluasan areal investasi, terkesan dibiarkan. Padahal, aktivitas reklamasi yang dilakukan dinilai telah merusak lingkungan, dan parahnya tidak berdampak signifikan terhadap pemasukan daerah.

“Buktinya, perusahaan Sumatera Karimun Shipyard baru mau membayar pajak setelah Pansus turun ke lapangan. Setoran ke daerah tadi tidak termasuk retribusi. Padahal, penimbunan dilakukan sudah mencapai 200 meter, dengan lebar 30 meter. Oleh karenanya, kami dari Pansus tidak sekadar meminta bupati stop seluruh aktivitas reklamasi. Tetapi juga merekomendasikan beberapa poin ketentuan untuk perusahaan bisa dapat melakukan reklamasi,” beber Ady.

Diantara rekomendasi Pansus yakni, pemerintah harus bisa menentukan zonasi atau titik-titik reklamasi. Kemudian, menentukan material yang digunakan, serta harus ada perbandingan penguasaan lahan di darat dan dari hasil penimbunan.

“Artinya, luas lahan hasil reklamasi yang menjorok ke laut, lebih besar dibanding lahan di darat. Ketentuan ini pun harus didudukan oleh pemerintah,” papar Ketua Partai Hanura Kabupaten Karimun ini.

Selanjutnya, kriteria perusahaan yang akan melakukan reklamasi harus jelas. Mengingat, aktivitas reklamasi berkaitan erat dengan pendapatan daerah berupa pajak, dan retribusi. Terakhir, bagaimana perusahaan melakukan rehabilitasi lahan pasca pengambilan tanah untuk penimbunan.

“Jika ketentuan reklamasi tadi diikuti, tidak menutup kemungkinan menjadi tambahan bagi pendapatan daerah. Dan kita juga meminta Dispenda untuk menggali atau mengusut sumber-sumber pendapatan yang berpotensi hilang, seperti aktivitas reklamasi tadi,” kata Ady. (enl/bpos)

Respon Anda?

komentar