batampos.co.id – Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) resmi naik untuk semua sektor dan berlaku untuk seluruh lahan di Kota Batam mulai 20 Juli 2016.
Meski kenaikan itu ditentang oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang juga anggota Dewan Kawasan FTZ Batam, namun penentangan itu tidak bisa mengubah kenaikan tarif UWTO. Pasalnya, kenaikan tarif itu ditetapkan pemerintah pusat. BP Batam hanya pelaksana.
Namun yang menghebohkan, saat ini beredar faktur palsu tagihan uang muka UWTO dan faktur pengukuran lahan palsu.
“Makanya kami imbau masyarakat Batam hati-hati, perhatikan betul faktur yang diterima, kalau perlu datang ke BP tanyakan faktur itu asli atau tidak,” ujar Deputi III BP Batam, RC Eko Santoso Budianto, Jumat (23/7/2016).
Eko sempat menunjukkan dua faktur palsu itu ke media yang tanggal terbitnya 27 Juni 2016. Hasilnya, tandatangan Eko di kedua faktur itu palsu karena sangat berbeda dengan tandatangan aslinya.
Di kolom tanda tangan kiri bawah tertera jabaan Direktur Pengelola Lahan BP Batam, namun di bawahnya tertulis nama RC Eko Budi Santoso. Padahal, semestinya nama yang tertera adalah Nanang Hadiwibowo.
“Direktur Pengelolaan Lahan BP Batam itu bukan saya, pak Nanang. Tandatangannya pun tak sama dengan tandatangan saya,” ungkap Eko.
Dua faktur palsu itu ditujukan kepada dua perusahaan di Batam, salah satunya di Pantai Timur Kabil.
Namun diperkirakan banyak faktur palsu yang beredar karena banyak lahan yang sudah dialokasikan BP Batam. Warga yang mendapatkan faktur palsu bisa melapor ke BP Batam.
Sementara dugaan keterlibatan orang dalam masih didalami pihak BP Batam. Namun bisa jadi faktur palsu ini beredar oleh ulah orang yang ingin mengeruk keungungan tertentu. Apalagi tak sedikit perusahaan mengurus berbagai dokumen menggunakan perantara. (kon1/nur)