Pemkab Anambas Hanya Mampu Menanggung 10 Ribu Warga Miskin Peserta BPJS

433
Pesona Indonesia
Peserta BPJS Kesehatan menunjukkan kartu keanggotaan. Foto; dok. jpnn/jpgrup
Peserta BPJS Kesehatan menunjukkan kartu keanggotaan. Foto; dok. jpnn/jpgrup

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak mampu lagi menanggung seluruh warga Anambas dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sehingga harus dikurangi dari sekitar 33 ribu warga menjadi sekitar 10 ribu peserta saja yang ditanggung. Sementara itu sisanya sekitar 23 ribu warga, tidak lagi ditanggung oleh pemerintah sehingga secara otomatis mereka harus menggunakan BPJS mandiri.

Dari 10 ribu warga ini tentunya merupakan warga pilihan yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan yang sekiranya tidak mampu membuat BPJS Mandiri. Namun seleksi itu hingga kini belum dilakukan sehingga saat ini kepesertaan BPJS yang ada di kabupaten Kepulauan Anambas masih menggantung.

“Kalau kayak gini kita juga tak tahu apakah kita ini masuk ditanggung pemerintah atau tidak, kalau tidak termasuk yang ditanggung artinya BPJS saya harus ditarik, tapi sampai saat ini belum ada penarikan,” ungkap salah seorang warga Tarempa Jihan.

Mendengar kabar ini dirinya mengaku miris dan prihatin karena jika dirinya termasuk orang yang tidak ditanggung, artinya dia harus membuat BPJS Mandiri. Sementara itu dirinya juga mengaku bukan orang mampu. Namun demikian yang dia minta adalah kejelasan.

Dirinya minta kejelasan saja, kalau memang masuk warga yang ditanggung, harus secepatnya diberitahukan. Kalaupun tidak termasuk yang ditanggung dan harus menggunakan BPJS mandiri, juga harus secepatnya diberitahu.

“Takutnya pas saya berobat dengan BPJS, ternyata saya ini bukan termasuk orang yang ditanggung, jadi percuma karena BPJS saya tak berlaku, makanya kita perlu kejelasan, bagi yang tidak ditanggung, harus ditarik kartu BPJSnya supaya jelas,” ungkapnya lagi.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Zukhrin, mengakui bahwasanya hingga saat ini pihak Dinas Kesehatan belum menarik BPJS warganya yang tidak ditanggung pemerintah daerah.

Pasalnya untuk menarik BPJS dari warga itu perlu seleksi yang nyata. Sehingga 10 ribu warga yang dipilih itu benar-benar warga yang tidak mampu yang membutuhkan bantuan.

Lanjutnya, beberapa waktu lalu diakuinya 10 ribu warga tidak mampu itu sudah ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang lama Said M. Damrie, tapi pak Bupati tidak menandatangani rekomendasi itu karena proses penentuannya belum sesuai prosedur.

“Supaya tepat sasaran, maka kita harus melibatkan RT-RW dan kepala desa karena yang mengetahui langsung itu mereka,” ungkap Zukhrin kepada wartawan Kamis (21/7) siang.

Diketahui bahwasanya pada tahun 2015 lalu dan tiga bulan pertama tahun 2016 ini, pemerintah masih menanggung sebanyak kurang lebih 33 ribu kepesertaan BPJS. Namun pada bulan keempa hingga sekarang pemerintah hanya mampu menanggung 10 warga saja. Hal ini karena pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami defisit anggaran secara besar-besaran sehingga tidak seluruh warganya dapat tertanggung.

“Kita akan kurangi menjadi 10 ribu warga saja, karena keuangan daerah tidak mampu,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan yang lama Said M. Damrie beberapa waktu lalu. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar