UMKM Perlu Informasi Pengampunan Pajak

594
Pesona Indonesia
Amnesty Tax
Amnesty Tax

batampos.co.id – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua menyatakan, pengesahan Undang-Undang Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) akhir bulan silam mesti disikapi cepat oleh sejumlah kalangan pelaku usaha di Provinsi Kepri. Ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari pengesahan undang-undang yang mulai diterapkan per 1 Juli 2016 lalu.

“Saya rasa sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) bisa memanfaatkan peluang tax amnesty ini,” ungkap Rudy usai mengikuti Sosialisasi UU Tax Amnesty bersama Presiden Joko Widodo di Medan, beberapa waktu lalu.

Peluang pemanfaatan yang dimaksudkan Rudy adalah kesempatan agar para pelaku usaha kecil yang dikategorikan dengan pendapatan di bawah Rp 4,8 miliar ini adalah kesempatan untuk kembali masuk sebagai daftar wajib pajak yang taat aturan. Mengapa disebut taat? Rudy menjabarkan, selama ini ada sebagian pelaku UMKM yang kesulitan mengakses informasi mengenai tata cara pembayaran pajak. Sehingga lalai menunaikan kewajibannya sebagai warga negara.

“Banyak kok yang memang mau bayar pajak, tapi tidak tahu caranya. Jadinya menunggak. Nah, tax amnesty ini bisa dimanfaatkan agar denda-dendanya terhapuskan. Karena selama ini mereka selalu kucing-kucingan ketika mau beli properti dengan harus pakai nama orang lain,” beber Rudy.

Menindaklanjuti pertemuan antara Presiden Jokowi dengan tiga ribu pengusaha di Medan beberapa waktu lalu, Rudy menuturkan, ada baiknya instansi terkait juga mulai aktif melakukan hal yang sama. Sosialisasi mengenai penerapan dan pemberlakukan UU Pengampunan Pajak mesti digelar secara masif sehingga dipahami masyarakat luas.

“Itu (sosialisasi, red) sudah seharusnya. Pak Jokowi saja sangat aktif menggelar sosialisasi di daerah-daerah. Harusnya ini digencarkan lagi,” kata Rudy.

Seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet, pada Jumat (22/7), di hadapan para pengusaha di Medan, Sumatera Utara, Presiden Jokowi mengatakan, berdasarkan praktek bisnis mungkin dibenarkan untuk memarkir dana di luar negeri. Namun, saat ini, Indonesia sedang memerlukan dana untuk menopang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kita hidup dan makan di Indonesia. Kita bertempat tinggal di Indonesia,” kata Jokowi.

“Kita juga dengan kemudahan pemerintah mencari rejeki di Indonesia. Kalau ada uang ditempatkan di luar negeri, tidak pantas sebetulnya,” lanjutnya.

Jokowi berada di Medan untuk mensosialisasi penerapan Undang Undang Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 Juni 2016 dan mulai diterapkan 1 Juli 2016.

Dia mengatakan, saat ini semua negara bersaing untuk mendatangkan arus uang masuk.

“Padahal kita memiliki uang-uang itu. Bukan uang siapa-siapa, itu uang kita. Ada yang ditaruh di bawah bantal. Saya tahu, ada yang ditaruh di bank Swiss, ada yang ditaruh di Hong Kong. Ada yang ditaruh di BPI, ada yang ditaruh di Singapura. Datanya ada di kantung saya,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah telah menyediakan payung hukum yang akan mengakomodasikan pelaksanaan Undang Undang Tax Amnesty.

“Pengusaha harus memanfaatkan payung hukum yang sangat kuat ini sebaik-baiknya. Kita berkejar-kejaran, bersaing dengan negara lain. Begitu momentumnya hilang, tidak tahu akan kapan lagi kita bisa menarik uang itu. Kesempatannya sekarang, momentumnya sekarang,” kata Presiden Jokowi. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar