6.000 Nelayan Jawa Masuk Natuna, ini Kata Bupati

1264
Pesona Indonesia
Bupati Natuna, Hamid Rizal. foto:aulia rahman/batampos
Bupati Natuna, Hamid Rizal. foto:aulia rahman/batampos

batampos.co.id – Keputusan pemerintah memindahkan 6.000 nelayan dari Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa ke perairan Natuna mendapat sambutan positif dari sejumlah pihak. Namun pemerintah diminta tidak mengabaikan nasib nelayan lokal.

“Pemerintah daerah sudah setujui 6.000 nelayan masuk ke Natuna. Tapi permintaan daerah maupun pemerintah provinsi, supaya diprioritaskan dulu nelayan-nelayan di Kepri, baru selebihnya nelayan dari Jawa,” kata Bupati Natuna, Hamid Rizal, Minggu (24/7/2016).

Baca Juga: Jokowi Bakal Geser 6.000 Nelayan Jawa ke Natuna

Menurut Hamid, pemerintah pusat juga harus memikirkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nelayan lokal. Sehingga mereka tidak akan kalah saing dengan nelayan luar. Selain itu, pemerintah diminta memberikan bantuan alat tangkap ikan melalui wadah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Natuna.

“Bagi nelayan yang mau ikut bersaing akan difasilitasi dan akan dibantu pemerintah daerah. Pemerintah akan terus memberikan perhatian kepada lokal, baik tangkap maupun budidaya,” janji Hamid.

Ia mengatakan, pemindahan 6.000 nelayan Jawa ke Natuna ini merupakan gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tujuannya adalah untuk meminimalisir aktivitas kapal nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna.

Banyaknya nelayan Indonesia yang menangkap ikan di perairan Natuna diyakini mampu menekan kasus illegal fishing nelayan asing. Khususnya nelayan dari Cina.

“Program ini sekaligus untuk menjaga perbatasan Laut Natuna di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) di Laut Cina Selatan, menjaga kedaulatan dari pencurian ikan nelayan asing,” tegas Hamid.

Keberadaan ribuan nelayan dari luar Natuna itu, kata Hamid, nantinya tidak akan mengganggu aktivitas nelayan lokal. Karena wilayah tangkap mereka akan diatur dan dibatasi minimal 50 mil dari pantai. Sementara nelayan lokal akan menangkap ikan di area 0-50 mil dari garis pantai.

Selain itu, kata dia, dari sisi ekonomi Natuna juga akan diuntungkan. Sebab hasil tangkapan ikan dari nelayan luar Natuna itu akan dilelang dan dikelola di Natuna.

“Jadi Natuna dapat keuntungan dalam pendapatan daerah,” ujar Hamid.

Ketua DPC HNSI Kabupaten Natuna, Zainudin Hamzah, juga mendukung program migrasi nelayan Jawa ke Natuna ini. Menurut dia, ini merupakan peluang emas bagi nelayan lokal untuk transfer teknologi.

“Kami sangat welcome, kedatangan nelayan dari Pulau Jawa bisa mentransfer teknologi, nelayan di Natuna masih jauh tertinggal,” kata Zainudin.

Diakui Zainudin, seluruh nelayan Natuna juga menyambut baik program tersebut. Sebab mereka menyadari, program ini merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan di Natuna, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Bagaimana nasib nelayan tradisional lokal? Zainudin mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Tangkap sudah berjanji memberikan solusi. Nelayan lokal tetap dibina dan dibantu peralatan pendukung.

Bahkan Dirjen Tangkap sudah menyetujui penambahan bantuan kapal tangkap sebanyak 80 unit pada tahun ini. Dan jumlah tersebut akan terus ditambah.

“Kami nelayan Bu Menteri Kelautan dan Perikanan. Kami menerima dengan senang, tentu hal ini bisa mengangkat nelayan di Natuna yang selama ini sudah tertinggal,” ujar Zainudin.

Senada dengan Bupati Natuna, Zainudin mengatakan nantinya ada kesepakatan terkait pembagian wilayah tangkap. Nelayan dari Jawa akan beraktivitas di wilayah ZEEI. Sementara nelayan tradisional lokal akan menangkap ikan di luar wilayah ZEEI.

Pihaknya juga mewacanakan kerjasama antara nelayan lokal dengan nelayan Jawa. Misalnya, nelayan lokal direkrut atau magang di kapal nelayan dari Jawa sehingga mereka bisa belajar menggunakan alat tangkap modern yang tidak merusak lingkungan.

“Jadi ada proses transfer teknologi,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan akan mengarahakn 6.000 nelayan dari Pulau Jawa ke perairan Natuna.

Selain untuk memaksimalkan potensi perikanan di wilayah itu, program ini merupakan strategi menjaga kedaulatan NKRI sekaligus penegasan bahwa Indonesia menolak aktivitas illegal fishing di wilayah Natuna. Namun untuk tahap awal, pemerintah akan mengirim 3.000 nelayan Jawa ke Natuna.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar mengatakan 3.000 nelayan itu akan diarahkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 711. Selama ini, wilayah tersebut dinilai sepi oleh aktivitas pengangkapan ikan oleh nelayan lokal.

Tapi wilayah tersebut selama ini justru ramai oleh aktivitas pencurian ikan oleh kapal asing.

“Tiga ratus kapal nelayan akan dikirim ke perairan Natuna. Kalau satu kapal isinya 10 nelayan maka ada tiga ribu nelayan. Tapi bisa jadi 4.500 nelayan kalau satu kapal isinya 15 nelayan,” kata Zulficar, beberapa waktu lalu. (arn)

Respon Anda?

komentar