Ahok Kaget Pengembang Reklamasi Beda Omongan dengan Kesepakatan

605
Pesona Indonesia

 

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alais Ahok dan staf khususnya, Sunny Tanuwidjaja saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/7). Foto: Ricardo/JPNN.Com
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alais Ahok dan staf khususnya, Sunny Tanuwidjaja saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/7).
Foto: Ricardo/JPNN.Com

batampos.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan kegeramannya pada pengembang reklamasi yang ternyata beda omongan di depan dengan di belakang. Pasalnya, Ahok -sapaannya- hanya tahu mulanya pengembang tak keberatan dengan kesepakatan antara Pemprov DKI dengan pihak pengembang pemegang izin reklamasi terkait kontribusi tambahan 15 persen.

Ahok mengatakan hal itu saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/7) pada persidangan atas Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja yang didakwa menyuap anggota DPRD DKI, M Sanusi. Menurut Ahok, justru sepengetahuannya tidak ada pengembang yang keberatan dengan kontribusi 15 persen.

“Saya ketemu pengembang, enggak ada yang ngomong keberatan, Pak. Malahan Agung Podomoro ini yang sudah bayar, yang sudah bangun. Makanya saya juga kaget,” katanya.

Ahok menjelaskan, pungutan soal kontribusi tambahan didasari Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai dan perjanjian antara Pemprov DKI dengan pengembang pada 18 Maret 2014. Selain itu, kontribusi 15 persen merupakan angka hasil hitungan simulasi eksekutif.

Menurut Ahok, PT Muara Wisesa Samudera yang sahamnya dimiliki PT APL telah membayar kontribusi tambahan di muka. Uangnya lantas digunakan untuk pembangunan Rusun Daan Mogot dan Waduk Pluit.

Belakangan, Ahok mendapat laporan dari staf khususnya, Sunny Tanuwidjaja tentang adanya keberatan pengembang soal kontribusi tambahan 15 persen. Namun, Ahok mengaku jalan terus dengan kebijakan tentang kewajiban kontribusi 15 persen itu.

“Pak Sunny bilang kayaknya bos-bos keberatan. Saya bilang orang enggak ada yang ngomong ke saya kok. Saya enggak dengerin staf, Pak,” ujar Ahok.

Mantan bupati Belitung Timur itu pun menyesalkan adanya kasus suap terkait pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP). Sebab, pengembang justru bermain di belakang.

“Saya menganggap pengusaha ini kurang ajar sama Pemda. Katanya iya (setuju) di depan kami sudah bayar di muka, di belakang ada main sama DPRD,” kata Ahok dengan nada suara meninggi.

Sementara Sunny yang juga bersaksi mengaku pernah mendapatkan keluhan soal kontribusi tambahan dari pengembang. Selanjutnya Sunny melaporkan keluhan itu ke Ahok.

“Saya kebanyakan soal tambahan kontribusi itu mendengarkan keluhan-keluhan saja dari pengembang. Mereka menyampaikan tidak langsung ke Pak Gubernur,” kata Sunny. (put/jpg)

Respon Anda?

komentar