Ahok: Reklamasi Teluk Jakarta Dasar Hukumnya Jelas

812
Pesona Indonesia
Basuki Tjahaja Purmana, saat bersaksi d Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com
Basuki Tjahaja Purmana, saat bersaksi d Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com

batampos.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bersaksi untuk mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja dan anak buahnya Trinanda Prihantoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (25/7/2016).

Ahok pun menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan suara lantang. Ia menyatakan reklamasi pantai utara Jakarta adalah perintah undang-undang (UU) dan sangat diperlukan untuk pengembangan kawasan wilayah utara Kota Jakarta.

Kepada Ketua Majelis Hakim Sumpeno, Ahok mengungkapkan pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang pengembangan pantai utara Jakarta.

Menurut Ahok, dalam Keppres itu disebutkan untuk mewujudkan fungsi pantai utara Jakarta sebagai kawasan unggulan, perlu penataan melalui upaya reklamasi.

“Iya (dasar hukum), pertama Keppres, kemudian surat Bappenas. Kalau Keppres itu sampai mengatur bentuk pulau dan jumlahnya,” beber Ahok.

Menurut dia, pasal 4 Keppres 52 mengamanatkan wewenang dan tanggung jawab reklamasi pantura Jakarta ada pada gubernur.

Ia menjelaskan, setelah Keprres 52,  ada reklamasi pertama di pantura Jakarta oleh PT Manggala Karya Yudha pada 1997.

Namun, karena krisis moneter, reklamasi PT MKY berhenti. Pada 2010, kata Ahok, reklamasi dilanjutkan lagi. “Gubernur waktu itu memberikan izin prinsip untuk reklamasi. Itu membuat mereka melanjutkan kembali,” kata Ahok.

Ahok juga mengatakan, ada beberapa pulau yang izinnya tidak melalui dirinya. Seperti Pulau N atau New Tanjung Priok punya Pelindo.

Ahok mengatakan, APL bukan yang pertama mengerjakan proyek reklamasi. Menurut dia. APL membeli izin perusahaan dari zaman Soeharto. “Mereka ¬†bukan dapat pertama tapi mereka beli saham di jaman Soeharto,” katanya.

Ahok juga mengungkapkan ada tim tersendiri untuk mengatur 17 pulau reklamasi. “Istilahnya di darat mana untuk hotel, bisnis, yang di pulau begitu. Jadi ini yang belum diketok palu oleh DPRD,” ujar dia.

Soal reklamasi, menurut Ahok Pemprov DKI Jakarta memiliki kerjasama dengan PT APL menyangkut dua kerjasama pembangunan pulau.

“Kami ada perjanjian kerja sama, ada dua pulau. Ada pulau Muara Wisesa dan Jaladri Kartika Paksi,” jelasnya.

Atas perjanjian kerjasama pembangunan dua pulau tersebut imbuhnya, PT APL selaku pengembang dibebankan kewajiban CSR (corporate social responsibility) antara lain membangun rusun dan lain-lain.

“Proyek-proyek Pemprov DKI yang dikerjakan oleh Agung Podomoro, ada beberapa kewajiban seperti rusun, Jadi pengembang punya kewajiban untuk bangun rusun,” katanya.

Selain itu, Ahok juga menyatakan punya diskresi menentukan angka kontribusi sebesar 15 persen tambahan untuk pengerjaan proyek reklamasi. Angka 15 persen yang diputuskannya tidak turun dari langit tetapi melalui kajian. “Bukan asal ngomong, namun dari hasil kajian,” katanya.. (boy/jpnn)

Respon Anda?

komentar