Aset Pengusaha Kepri Banyak di Singapura, Apindo Desak Gunakan Fasilitas Tax Amensty

874
Pesona Indonesia
Ketua Apindo Kepri, Cahya. Foto: yusuf hidayat/batampos
Ketua Apindo Kepri, Cahya. Foto: yusuf hidayat/batampos

batampos.co.id – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, mensinyalir banyak aset warga Kepri, terutama kalangan pengusaha yang tersebar di luar negeri, seperti Singapura. Aset itu bisa berupa simpanan di bank, investasi, maupun properti.

“Kita tahu teman-teman pengusaha di Batam, Karimun atau daerah lain di Kepri itu rata-rata punya rumah di Singapura,” kata Cahya, Minggu (14/7/2016).

Dengan estimasi kasar ada 100 pengusaha Kepri yang punya properti di Singapura dengan harga paling murah sekitar Rp 10 miliar, setidaknya ada Rp 1 triliun aset berupa properti yang berada di negeri yang dipimpin, Lee Hsian Loong.

“Rumah Rp 10 miliar itu landed house paling murah loh, bisa saja yang (harganya) lebih dari itu,” kata dia.

Namun, diyakini belum semua aset warga Kepri di luar negeri itu telah dilaporkan ke negara dan dibayarkan pajaknya. Padahal, ujar Cahya, jika sewaktu-waktu aset itu dijual dan warga Kepri ingin menggunakan uang tersebut terutama untuk digunakan di Indonesia secara resmi, dipastikan bakal mengalami kesulitan lantaran tidak dilaporkan dan dibayarkan pajaknya.

Karena itu, Cahya mengimbau agar warga Kepri memanfaatkan momentum pengampunan pajak atau tax amnesty yang saat ini tengah dibuka selebar-lebarnya dan dijamin oleh negara untuk membayar pajak.

“Jadi kita bisa tidur nyenyak, karena nanti mau ngapa-ngapain dengan harta itu kita leluasa,” kata dia.

Terlebih, sambung Cahya, selama periode tiga bulan pertama program tax amnesty ini, wajib pajak juga mendapat keuntungan lantaran pajak yang harus dibayarkan terhitung kecil.

“Kalau aset itu masih mau di luar negeri pajaknya 4 persen, tapi kalau mau dibawa ke Indonesia, pajaknya cuma 2 persen,” papar Cahya yang baru kembali dari Jakarta mengikuti sosialisasi Tax Amnesty Apindo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pekan lalu itu.

Cahya juga menyebut, selama periode tax amnesty ini data terkait harta yang dilaporkan juga akan dijamin kerahasiaannya.

Tak hanya itu, data harta yang dilaporkan juga bukan berupa permohonan, melainkan pernyataan yang akan langsung diterima tanpa perlu dikroscek lagi oleh petugas pajak.

“Jangan khawatir, data kita akan diproteksi, bahkan tidak akan digunakan untuk penyelidikan maupun penuntutan,” terangnya.

Karena itu, lagi-lagi Cahya mengajak semua masyarakat baik itu pengusaha maupun warga umum yang memiliki harta hingga Rp 4 miliar, termasuk kalangan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) agar memanfaatkan momentum pengampunan pajak yang akan berlaku hingga Maret 2017 tersebut. Mengingat, ada konsekuensi berat bagi masyarakat yang tidak melaporkan hartanya.

Pasalnya, kata dia, mulai 2018 nanti, dunia, termasuk Indonesia akan memberlakukan sistem informasi terbuka di bidang perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).

Jika sistem tersebut telah diberlakukan, maka para pemangkir pajak akan mudah terdeteksi, dan bahkan jadi musuh bersama dunia.

“Program pengampunan pajak inilah keringanan bagi para pengusaha sebelum keterbukaan informasi perpajakan dilakukan, masyarakat diberi kesempatan untuk melaporkan pajak dengan benar agar di kemudian hari tidak kena sanksi,” jelas dia.

Cahya melanjutkan, Apindo Kepri juga membuka Posko pelayanan informasi terkait tax amnesty di Kantor Apindo di Batamcenter. Ia mempersilakan masyarakat atau kalangan usaha yang ingin mengetahui manfaat tax amnesty agar datang dan berkonsultasi dengan beberapa orang dari Apindo yang telah dikirim untuk belajar ke Jakarta terkait teknis pengampunan pajak tersebut.

“Apindo getol mendorong masyarakat memanfaatkan tax amnesty ini karena selama ini Apindo jugalah yang mendorong agar pemerintah memberlakukan tax amnesty. Saya nanti akan turun juga ke daerah-daerah untuk sosialisasi ini,” ucapnya. (rna/bp/jpgrup)

Respon Anda?

komentar