BLH Lingga Tertibkan Penambang Batu dan Pasir di Daerah Aliran Sungai

517
Batu dan pasir hasil tambang warga yang ditumpuk di pinggir jalan. foto:hasbi/batampos
Batu dan pasir hasil tambang warga yang ditumpuk di pinggir jalan. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lingga Junaidi Adjam, mengatakan telah memanggil seluruh pekerja tambang pasir maupun penampung agar tidak kembali beroperasi. Langkah awal ini, terang Junaidi, hanya berupa peringatan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat dampak kerusakan yang terjadi.

“Kemarin, kami sudah turun langsung ke beberapa titik yang dijadikan lokasi tambang batu dan pasir. Kita juga turun menggunakan sampan, memberikan peringatan awal kepada masyarakat agar tidak lagi beraktivitas di Sungai Daik. Alhamdulillah, dengan komunikasi yang baik, penambang berjanji tidak akan beraktivitas lagi,” ungkap Junaidi, Minggu (24/7).

Masih kata Junaidi, pihaknya juga meminta agar lokasi perkantoran Pemkab Lingga tidak lagi dijadikan sebagai tempat beraktivitas pengambilan batu dan pasir. Ia meminta kepada masyarakat yang bekerja membersihkan area tersebut.

“Kita juga akan memasang plang peringatan yang berisi larangan mengambil batu dan pasir. Apabila lokasi yang kita sudah pasangi dilanggar, kami akan melakukan tindakan refresif bersama Satpol PP dan SKPD terkait,” paparnya.

Selain itu kata Junaidi, BLH juga akan terus melakukkan koordinasi bersama dinas terkait termasuk Camat dan Lurah untuk ikut memantau dan memberikan pengawasan diwilayah kerja masing-masing.

BLH sendiri menilai, sejauh ini aktivitas yang berlangsung belum terlalu memberikan dampak berarti. Namun, tidak menutup kemungkinan jika dibiarkan terus menerus kerusakan lingkungan yang lebih parah akan berdampak hebat terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, pulau Lingga yang memiliki aliran sungai, air bersih guna kebutuhan masyarakat ditambah menjadi langganan banjir tentu akan berakibat fatal kerusakan daerah aliran sungai (DAS).

Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah segera mengesahkan peraturan daerah (Perda) Konservasi Sumber Daya Air dan daerah aliran sungai (DAS) sebagai dasar hukum. “Kita berharap, Perda Konsevasi Sumber Daya Air ini segera disahkan. Ini akan memperkuat kita dalam mengambil kebijakan dan payung hukum,” jelasnya.

Sementara itu, hasil pantauan Batam Pos dilapangan, meski BLH telah mengambil sikap menertibkan namun di Lubuk Pelawan, aliran Sungai Tanda aktivitas serupa masih terus berlangsung. Demi mencari nafkah karena sulitnya mendapat pekerjaan, sejumlah oknum tetap melakoni aktifitas yang merugikan orang banyak tersebut. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar