Menunggu Kicauan Ahok di Sidang Mantan Bos Agung Podomoro Land

636
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Foto: dokumen JPNN.Com
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama.
Foto: dokumen JPNN.Com

batampos.co.id – Sidang kasus suap Ranperda reklamasi Pantai Utara Jakarta di PN Jakarta usat kembali digelar, Senin (25/7/2016) sore ini. Kali ini, terdakwa mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, yang bakal duduk di kursi pesakitan.

Sidang ini menyita perhatian banyak pihak. Sebab, hadir sebagai saksi orang nomor satu di DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok) dan stafnya, Sunny Tanuwidjaja.

Kicauan Ahok dibutuhkan untuk menguak proses pembahasan dua Raperda hingga berujung suap. Sementara, kesaksian Sunny dikaitkan dengan informasi hubungan Ahok dengan sejumlah pengembang dalam proyek reklamasi.

Sunny sendiri mengaku sering diminta untuk menjadi perantara pertemuan bos Agung Sedayu Grup, Sugianto Kusuma alias Aguan, dan petinggi PT Agung Podomoro Land, dengan Gubernur Ahok.

“Hari ini Pak Ahok dan Pak Sunny hadir,” ujar Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, kepada wartawan, Senin (25/7/2016).

Kesaksian Ahok juga diharapkan bisa menjawab soal isu kontribusi tambahan yang telah dilaksanakan oleh pengembang. Sebab, saat terdakwa Mohamad Sanusi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Ariesman Widjaja.

Mantan Ketua Komisi D DPRD itu mengaku pernah mendengarkan keluhan Ariesman selaku Presdir Agung Podomoro Land yang telah melaksanakan sejumlah kewajiban yang diminta oleh Pemprov DKI terkait kontribusi tambahan. Padahal, kata Sanusi, kontribusi tambahan yang diminta Pemprov tidak memiliki payung hukum.

“Ariesman cerita, sudah banyak kontribusi yang dibayarkan, sudah ada yang dikerjaan, terkait tambahan kontribusi. Dia sudah mengerjakan sesuai arahan Pak Gubernur, saya kaget, karena tidak ada dasar hukumnya. Saya kaget kenapa begitu,” ujar Sanusi saat memberikan kesaksian dalam persidangan Ariesman di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin lalu (18/7/2016).

Diketahui, dalam kasus ini, Ariesman Widjaja didakwa menyuap anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, sebesar Rp 2 miliar secara bertahap. Menurut Jaksa, suap tersebut diberikan dengan maksud agar Sanusi membantu mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Suap diberikan agar Sanusi mengakomodir pasal-pasal sesuai keinginan Ariesman, selaku Presdir PT APL dan Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra, agar mempunyai legalitas untuk melaksanakan pembangunan di Pulau G, kawasan Reklamasi Pantura Jakarta.

Selain itu, salah satu yang dipersoalkan terkait pasal mengenai tambahan kontribusi sebesar 15 persen bagi pemilik izin reklamasi. Diduga, pengembang merasa keberatan dengan pasal tersebut, kemudian menggunakan Sanusi agar bunyi pasal tersebut diubah.(ald/sta/pojoksatu)

Respon Anda?

komentar