Ranperda RPJMD Ditolak, Gubernur Tanggapi Catatan Fraksi

490
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak.
Jumaga Nadeak.

batampos.co.id – Kerja jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum maksimal. Sehingga tak heran bilamana mayoritas fraksi memberi catatan keras agar segera diperbaiki dan bisa disahkan sebelum jatuh tenggat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak menyebutkan ada beberapa item yang membuat lima dari enam fraksi di lembaga legislatif menolak Ranperda RPJMD tersebut. Di antaranya sebab RPJMD yang dikerjakan belum mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025.

“Padahal RPJMD itu harus mengikuti RPJPD 2025. Karena rencana besar dalam membangun provinsi. Jadi tentu tidak bisa menyimpang dari rencana yang skalanya lebih panjang,” kata Jumaga, Minggu (24/7).

Sebab itu, sambung Jumaga, apa yang diperbuat anggota legislatif dari lima fraksi sudah sah dan mengikut aturan yang ada.

Tidak hanya itu saja. Jumaga juga menambahkan, dalam materi draf Ranperda RPJMD yang diajukan Pemprov Kepri di bawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Basirun ini belum melampirkan hasil-hasil yang disepakati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun ini. Sehingga, kata dia, memang sudah semestinya Pemprov Kepri segera memperbaikinya untuk kembali dibahas dan disahkan sebelum 12 Agustus.

Jumaga mengharapkan, pada sidang paripurna Senin (25/70) pagi ini, Gubernur Nurdin dapat memberikan tanggapan terkait catatan-catatan fraksi yang sudah disampaikan sebelumnya. “Sudah diagendakannya di Banmus. Kami berharap semuanya bisa kerja maksimal untuk segera merampungkan Ranperda RPJMD ini,” ungkap politisi asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, ada lima fraksi yang dengan tegas meminta Pemprov Kepri lekas memperbaiki rancangan Perda RPJMD. Fraksi PDIP misalnya. Lewat juru bicaranya, Yuniarni Pustoko Weni, PDIP memberikan sembilan pandangan umum.

Salah satunya adalah tidak adanya sinkronisasi antara RPJMD dengan rencana pembangunan jangka panjang. “Bahwa ranperda RPJMD Kepri agar disempurnakan terlebih dahulu,” kata Weni.

Demikian juga dengan fraksi Golkar. Fraksi pemilik kursi terbanyak kedua ini meminta agar Gubernur Nurdin dalam menyusun RPJMD tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan Pemda tingkat dua. “Oleh karena itu, penting untuk menselaraskan perencanaan pembangunan dalam aspek penanganan masalah kemiskinan,” kata Jubir Fraksi, Thomas Suprapto.

Demikian juga dengan fraksi Hanura Plus lewat jubirnya Sukhri Fahrial. Fraksi Hanura Plus memberikan telaah lengkap. Dalam pandangan Fraksi, Pemprov Kepri dalam menyusun RPJMD belum memperhatikan Permendagri III no. 54. Tak hanya itu, saran dan masukan DPRD sama sekali tidak dituangkan dalam RPJMD itu.

Selain beberapa hal diatas, Hanura Plus juga melihat terjadi kesalahan perhitungan dan pemahaman laporan keuangan. Akibatnya kebijakan yang akan diambil juga salah. “Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan, maka fraksi kami memandang perlu agar Gubernur memperbaiki RPJMD sebelum dibawa ke mekanisme selanjutnya,” kata Sukhri.

Komentar lebih keras datang dari fraksi Kebangkitan Nasional. Fraksi yang berisi anggota dewan partai PAN dan PKB ini menilai RPJMD Pemprov Kepri secara umum masih menggunakan variabel-variabel yang bersifat kuantitatif. Sehingga, parameter penilaian kinerja pembangunan tahunan menjadi abstrak dan cenderung kabur.

“Tidak terdapat perubahan yang signifikan antara RPJMD dengan rancangan terakhir. Juga tidak ada korelasi antara analisa kondisi umum daerah, analisa isu strategis dengan dokumen RPJMD. Mohon segera diperbaiki,” kata Jubir fraksi Sirajudin Nur.

Fraksi terakhir yang minta RPJMD Kepri diperbaiki adalah fraksi Keadilan Pembangunan Sejahtera. Fraksi yang terdiri dari partai PKS dan PPP ini menilai bahwa Pemprov Kepri selama tiga tahun ini mengalami turbulensi defisit anggaran. “Defisit anggaran ini terutama diakibatkan oleh lemahnya komunikasi daerah dengan pusat saat ini,”┬ákata Jubirnya Sarafuddin Aluan.

Adapun fraksi yang memutuskan menerima RPJMD Pemprov Kepri hanya fraksi Demokrat Plus. Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat meminta kedepan Gubernur untuk melakukan evaluasi RPJMD secara berkala. “Dalam menentukan target kinerja, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD,harap menggunakan nilai yang mudah diukur. Hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan evaluasi lebih terukur,” pesan juru bicara Demokrat,Surya Makmur. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar