Muhammadiyah Tolak Keterlibatan TNI Dalam Pemberantasan Teroris

516
Pesona Indonesia
Anggota TNI berlatih menggunakan senjata SS1 V1 buatan Pindad yang mampu menjebol rompi anti peluru dan helm standar marinir AS. Foto: militer.info
Anggota TNI berlatih menggunakan senjata SS1 V1 buatan Pindad yang mampu menjebol rompi anti peluru dan helm standar marinir AS. Foto: militer.info

batampos.co.id – Keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme yang tercantum dalam rancangan undang-undang (RUU) terorisme mendapat penolakan dari berbagai pihak. Baik organisasi masyarakat (Ormas) dan LSM banyak yang menentang gagasan itu.

Salah satu yang keras menolak adalah Muhammadiyah. Penolakan itu disampaikan Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas pada acara disksusi menyikapi RUU anti terorisme terkait keterlibatan militer dalam pemberantasan teroris di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jalan Menteng Raya, Senin (25/7/2016).

Busyro mengatakan, pihaknya membentuk tim khusus untuk mengkaji RUU yang sekarang dibahas di DPR RI itu. Tim itu terdiri dari Muhammadiyah dan Komnas HAM. Menurut dia, revisi UU terorisme harus diletakkan dalam pasal-pasal hak asasi manusia. Selama ini, sudah banyak yang menjadi korban dalam tindak pemberantasan teroris. Hal itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Sampai saat ini, sudah ada 123 kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Densusu 88. “Mulai 2000 hingga sekarang,” ungkapnya.

Menurut dia, persoalan itu harus segera diselesaikan. Harus ada tim khusus yang dibentuk untuk memantau kinerja Densus 88 agar tidak terjadi lagi kasus pelanggaran HAM.

Keuangan Densus juga harus diaudit. Dari mana saja keuangan yang dilakukan tim khusus polisi itu. Pendidikan pasukan Densus juga harus dievaluasi. Seperti apa kurikulum yang mereka gunakan. Terus siapa saja yang selama ini melatih dan mendidik mereka. Apakah dari dalam negeri atau dari luar negeri.

“Australia atau Amerika misalnya,” terang mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Densus harus transparan, sehingga semua masyarakat mengetahui. Jangan sampai pasukan itu menjadi alat bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Terkait dengan rencana pelibatan TNI dalam pemberantasan teroris, pihaknya tidak sepakat. Dia dengan tegas menolak rencana tersebut. Menurut Busyro, TNI tidak perlu terlibat dalam penegakan hukum terorisme. Kepolisian dengan densusnya sudah cukup. Biarlah TNI menjaga marwahnya sebagai penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) juga menolak gagasan pelibatan TNI dalam pemberantasan teroris yang tercantum pada revisi UU.

“Kita akan kembali ke zaman orde baru. Akan terjadi kemunduran,” terang Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf saat ditemui usai diskusi kemarin.

Ketika orde baru, TNI dilibatkan dalam penegakan hukum. Dampaknya banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Saat reformasi, TNI dipisahkan dari penegakan hukum. Jika sekarang militer dilibatkan dalam penegakan hukum terorisme, maka tidak menutup kemungkinan banyak pelanggaran yang ada terjadi.

Masyarakat pun akan sulit untuk memprotes. Sebab, TNI tidak terikat undang-undang sipil. Mereka hanya tunduk terhadap undang-undang militer. Peradilan, hakim, dan pengacaranya semuanya dari militer. Jadi, akan sangat sulit mendapatkan keadilan dalam peradilan militer. Untuk itu, pihkanya dengan tegas menolak dilibatkannya TNI dalam RUU anti terorisme.

Polisi, kata dia, bisa meminta bantuan TNI, jika keadaan darurat dan mengancam keamanan negara. Hal itu diatur dalam UU TNI Nomor 34/2004. Al Araf mengatakan, cukup UU itu saja yang menjadi pegangan dan tidak perlu lagi dimasukkan dalam RUU terorisme. “Jangan sampai ada aturan yang tumpang tindih” jelasnya.

Menurut dia, dalam penanggulangan teroris, pemerintah harus mengedepankan pencegahan. Melakukan deradikalisasi. Jangan selalu represif. Semakin represif, maka terorisme tidak akan selesai. “Represif sudah cukup. Sekarang harus preventif,” ujar dia. (lum/jpgrup)

Respon Anda?

komentar