Pekerja Tiongkok Masuk, Pekerja Lokal di-PHK

1741
Pesona Indonesia

 

Pekerja asal Cina. Foto: istimewa
Pekerja asal Cina. Foto: istimewa

batampos.co.id – Pemerintah kota Batam dituntut harus lebih aktif lagi untuk mengawasi keberadaan perusahaan asing yang ada di kota Batam. Pasalnya saat ini isu kehadiran tenaga kerja asing (TKA) illegal khususnya dari Tiongkok yang membanjiri di sejumlah perusahaan asing yang ada di Batam bukan isapan jempol semata.

Sejumlah perusahaan modal asing (PMA) baik di kawasan industri galangan kapal atau kawasan industri lainnya yang ada di Batuaji dan Sagulung mulai marak mempekerjakan orang luar. Tidak sedikit pekerja lokal harus kehilangan pekerjaan karena diberhentikan oleh pihak perusahaan asing tersebut untuk digantikan dengan pekerja asing. “Pekerja lokal dibuang (PHK) dengan alasan efisiensi tapi diam-diam perusahaan masukan TKA,” ujar Jhon Sinaga, mantan pekerja di salah satu perusahaan galangan kapal di Tanjunguncang.

Jhon menuturkan, isu tersebut memang benar adanya. Sebab setelah dia dikeluarkan dari perusahaan tempat kerjanya tersebut, dia mendapat kabar dari rekan-rekannya yang masih bertahan bahwa posisinya sudah digantikan oleh TKA asal Tiongkok. “Banyak yang begitu, efisiensi umumnya alasan saja untuk buang pekerja lokal apalagi kalau di perusahaan asing,” ujarnya.

Informasi yang beredar, kehadiran tenaga kerja asing tersebut sudah berlangsung sejak akhir tahun 2015 lalu. Kondisi ekonomi yang lesuh dijadikan alasan tepat untuk menggantikan posisi pekerja lokal dengan pekerja asing dengan alasan efisiensi perusahaan yang sepih order.

Bahkan sejumlah perusahaan asing baru lainnya telah mempekerjakan TKA secara penuh di dalam perusahaannya. Itulah yang terjadi di salah satu perusahaan konstruksi asing di kawasan Sagulung. Perusahaan tersebut diinformasikan mempekerjakan 90 persen TKA asal Tiongkok.

Ironisnya ratusan pekerja asing itu hanya sedikit yang memiliki izin kerja dan tinggal. Pihak kelurahan yang berhak memberikan izin domisili kepada TKA mengaku memang sangat minim mendapat laporan berupa izin domisili dari para TKA tersebut.

Kelurahan Tanjunguncang yang cukup banyak dengan kawasan dan perusahaan galangan kapal misalkan mengaku hanya sekitar 225 orang TKA yang mengurus izin domisili tahun 2015 lalu. Sementara di semester awal tahun 2016 ini juga baru 150an orang. Jumlah tersebut diakui pihak kelurahan bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan jumlah TKA yang ada, sebab pihak kelurahan sendiri tak punya wewenang untuk mengecek keberadaan para TKA tersebut. “Secara aturan ya kami hanya memberikan surat domisili ke TKA yang sudah memiliki izin kerja dan tinggal dari Imigrasi dan Disduk. Kalau pengawasan atau pengecekan itu bukan wewenang kami,” ujar lurah Tanjunguncang, Sutikno, kemarin.

Jumlah TKA yang diinformasi melebihi jumlah TKA yang memiliki izin domosili itu kata Sutikono bisa saja TKA illegal ataupun TKA yang tinggalnya di luar kelurahan Tanjunguncang sehingga dia terdaftar di surat domisili kelurahan lain. “Bisa jadi TKA illegal, bisa juga yang hanya kerjanya di sini dan tinggal di kelurahan lain ya otomatis dia harus urus surat domisilinya di kelurahan lain tersebut,” tutur Sutikno. (eja)

Respon Anda?

komentar