Pemerintah Putuskan Vaksinasi Ulang untuk Korban Vaksin Palsu

557
Pesona Indonesia
Menko PMK Puan Maharani. Foto: dokumen JPNN.Com
Menko PMK Puan Maharani.
Foto: dokumen JPNN.Com

batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyatakan, pemerintah akan menggelar vaksinasi ulang untuk anak-anak korban vaksin palsu. Langkah itu merupakan keputusan rapat koordinasi tentang vaksin palsu yang digelar di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (26/7).

Menurut Puan, pemerintah terlebih dulu akan mendata korban vaksin palsu sebelum menggelar vaksinasi ulang. Untuk itu, para orang tua yang memiliki anak-anak korban vaksin palsu agar aktif melapor.

“Pemerintah akan memberikan vaksin ulang kepada anak-anak yang menjadi korban. Kami akan mendata anak-anak yang menjadi korban dan kepada orang tua yang merasa anaknya menjadi korban vaksin palsu, kami minta untuk melaporkannya,” katanya.

Dalam rakor yang dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moeleok itu juga dipaparkan daerah-daerah yang terjangkau vaksin palsu. Yakni DKI Jakarta, Serang di Banten, Pekanbaru di Riau, Palembang di Sumatera Selatan dan Bengkulu.

Hingga saat ini, kata Puan, sudah ada 519 anak yang terdata sebagai korban vaksin palsu. Namun, jumlah itu masih awal.

Karenanya pemerintah meminta para orang tua proaktif melapor. “Kepada orang tua yang ragu apakah anaknya jadi korban vaksin palsu atau tidak, mohon melaporkan saja kepada pihak pemerintah yang terkait agar didata dan diberi vaksin ulang,” ujarnya.

Menurut Puan, rakor yang dihadiri perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Biofarma dan Bareskrim Polri itu juga membahas antisipasi agar kasus vaksin palsu tak terulang lagi. Kesimpulannya, harus ada penyempurnaan undang-undang terkait.

“Yang pasti yang mereka lakukan adalah kejahatan luar biasa terhadap anak-anak. Kita harapkan ke depan ini tidak boleh terulang lagi,” kata Puan.

Lebih lanjut Puan mengatakan, pemerintah saat ini fokus pada penanganan anak-anak korban vaksin palsu. Sedangkan untuk urusan hukumnya diserahkan ke Bareskrim Polri.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menambahkan, pihaknya akan terus membuka kesempatan kepada masyarakat yang hendak melakukan pengaduan. “Masalah hukumnya, kita serahkan sepenuhnya kepada Bareskrim Polri,” katanya.(jpg)

Respon Anda?

komentar