Puluhan Anak Suku Laut di Lingga Belum Punya Akta Lahir

524
Pesona Indonesia
Anak-anak Suku Laut Selat Kongky yang ingin belajar, dengan Densy Diaz. foto: hasbi /batampos
Anak-anak Suku Laut Selat Kongky yang ingin belajar, dengan Densy Diaz. foto: hasbi /batampos

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Lingga dinilai belum serius memperjuangkan hak-hak anak pesisir di Kabupaten Lingga. Pasalnya hingga kini masih banyak anak yang tidak memiliki akte lahir. Hal ini disebabkan masih banyaknya warga asli suku laut yang tersebar di wilayah Kecamatan Senayang Lingga tidak memiliki identitas, kartu keluarga (KK) maupun surat nikah.

Akibatnya, hak-hak anak tidak terpenuhi dan masih jauh dari harapan publik. Di Desa Pena’ah, Kecamatan Senayang, infomasi yang diperoleh Batam Pos sedikitnya hingga kini masih ada 80 anak warga suku laut yang tidak memiliki akta lahir. Beberapa waktu lalu, persoalan ini menguap kepermukaan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) turun langsung ke daerah terkait. Namun sayang, persoalan tidak selesai. Pembuatan KTP warga untuk proses pemenuhan hak anak agar mendapat akta lahir tak kunjung selesai.

“Tempo hari orang Capil ada turun mendata warga yang belum memiliki identitas KTP. Tapi katanya mesin KTP rusak, jadi sampai sekarang belum juga dibuat,” kata Densy Diaz, relawan berantas buta aksara suku laut, Senin (25/7).

Padahal, kata Diaz, permasalahan ini perlu segera diselesaikan. Sejak setahun terakhir menjadi relawan persoalan mendasar yang dihadapi anak-anak suku laut di Lingga adalah tidak memiliki akta lahir untuk dapat mengecap pendidikan formal. Banyak kini anak-anak yang telah ikut pendidikan di sekolah dasar (SD) tidak memiliki akta lahir.

Selain itu, persoalan lain yang menyebabkan hal ini karena sebagian besar warga suku laut yang awalnya berkepercayaan animisme kini telah menjadi mualaf. Namun, karena perkawinan mereka yang berlangsung secara adat tidak terdata di Kementerian Agama. Alhasil, mereka pun tidak memiliki buku nikah, KK serta syarat penting lainnya untuk pembuatan akta kelahiran.

“Hanya ada sebagian yang memiliki surat nikah. Sebagian besar belum, termasuk identitas. Kita sangat berharap pemerintah daerah, dinas dan KPPAD ikut andil memenuhi hak-hak anak suku laut yang selalu dianggap sebelah mata ini,” tutupnya. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar