Tolak Hukuman Kebiri, Ini Alasan Ikatan Dokter Indonesia

293
Pesona Indonesia
Ilustrasi bahan kimia yang bisa dipakai untuk hukuman kebiri secara kimia pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Foto: istimewa
Ilustrasi bahan kimia yang bisa dipakai untuk hukuman kebiri secara kimia pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Foto: istimewa

batampos.co.id – Jelang disahkannya undang-undang (UU) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak atau yang lebih dikenal sebagai perppu kebiri oleh DPR, masih ada hal substansial yang mengganjal.

Adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang diharapkan pemerintah untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri terhadap terpidana kejahatan seksual ternyata masih ngotot menolak tawaran tersebut.

Hal tersebut secara tegas disampaikan oleh Pengurus Besar IDI saat dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII di Gedung DPR, kemarin (24/7).

Wakil Ketua PB IDI Daeng Muhammad Faqih dalam RDP tersebut mengatakan bahwa posisi sebagai eksekutor hukuman kebiri tidak tepat jika diisi oleh profesi dokter.

Salah satu alasan utamanya adalah tugas dokter adalah untuk memberikan pertolongan medis kepada manusia, bukan malah sebaliknya.

“Kalau dalam konteks memberikan hukuman, IDI menyatakan bahwa dokter tidak dapat melakukan hukuman karena bertentangan dengan kode etik kedokteran. Biar bagaimanapun dokter adalah insan penyembuh,” jelas Daeng.

Dia kemudian berasumsi bahwa pelanggaran terhadap kode etik dengan menerima tawaran sebagai eksekutor, akan membuka kotak pandora. Yakni akan munculnya dokter-dokter yang gampang melanggar kode etik kedokteran di masa mendatang.

“Memang sangat berat untuk menjaga kode etik ini dan kami memang belum seratus persen bisa menjaganya. Tapi akan lebih berbahaya lagi jika akan muncul dokter-dokter yang mudah melanggar kode etik,” ujarnya.

Karena itu, Daeng meminta kepada pemerintah bersama DPR untuk memilih pihak lain yang lebih tepat untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual. Apalagi, dia menganggap bahwa keterlibatan dokter dalam perppu tersebut bukan sesuatu yang urgen.

Seperti misalnya terhadap pelaksanaan hukuman kebiri kepada pelaku yang salah satu caranya dengan menyuntikkan cairan hormon untuk menekan libido pelaku. Menurutnya, praktek penyuntikan tersebut dapat dilakukan oleh semua orang.

“Menyuntik itu tidak membutuhkan keahlian yang sangat spesial. Semua orang bisa melakukannya, bahkan pasien diabetes dilatih sendiri untuk bisa menyuntik obat ke dirinya sendiri. Jadi tidak perlu dokter yang melakukannya,” tandas Daeng. (jpg)

Respon Anda?

komentar