WN Thailand Pemilik KTP Anambas Ternyata Belum Diproses Hukum

357
Pesona Indonesia
Naynu Philaiwan saat di kantor Imigrasi akhir tahun lalu. foto: syahid/batampos
Naynu Philaiwan saat di kantor Imigrasi akhir tahun lalu. foto: syahid/batampos

batampos.co.id – Penanganan kasus Warga Negara Thailand yang memiliki dokumen negara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) Indonesia Naynu Phailawan alias Muhammad umar (Nama Indonesia) hingga kini belum ada perkembangan alias jalan ditempat.

Semenjak terbongkarnya kasus ini ada beberapa pihak yang sudah terlanjur salah dalam mengambil langkah. Salah
satunya yakni pihak Dinas Kependudukan Anambas. Karena dinas terkait telah mencabut semua dokumen milik Umar, khususnya KTP, tanpa menunggu proses penyidikan dari pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Jemaja berikut keputusan pengadilan.

“Jika terbukti dokumen yang dimiliki Naynu ternyata sah, kenapa main cabut dokumen itu, tanpa menunggu proses pengadilan, sementara itu proses perkara itu diputuskan harus menunggu proses pengadilan, bukan asal cabut saja,” ungkap salah satu tokoh masyarakat Letung Andri Kamis (21/7).

Oleh karena itu Polsek Jemaja juga harus tegas dan cepat menangani hal ini. Pasalnya jika proses pemeriksaan Naynu lamban, maka proses pengadilan Naynu juga lamban. Sehingga secara otomatis akan memperlambat penanganan perkara ini.

“Ini kasus besar, kenapa pihak kepolisian main-main, harusnya setelah kasus ini dilimpahkan kepadanya harus cepat ditangani, bukan dibiarkan tanpa ada perkembangan,” ungkapnya lagi.

Menurutnya kasus Naynu itu bukan masalah kecil. Keberadaan warga asing itu seharusnya menjadi perhatian khusus, terutama dari sisi ketahanan negara. “Kepolisian seharusnya peka, siapa yang jamin kalau Naynu itu warga biasa dari Thailand, bagaimana kalau dia adalah intelijen negara,” ungkapnya.

Sementara itu ketika ditanya mengenai sampai dimana proses pemeriksaan Naynu, pihak Polsek Jemaja juga belum bersedia memberikan jawaban yang jelas. Saat dihubungi melalui telepon pribadinya, dirinya meminta agar melalui SMS saja dengan alasan suara tidak jelas lantaran sinyal lemah. “Tak dengar bang SMS saja,” katanya melalui sms.

Namun setelah ditanya melalui SMS sampai dimana proses pemeriksaan Naynu, tidak ada jawaban. Bahkan setelah ditunggu hingga 24 jam, belum juga ada balasan. Ketika diupayakan dihubungi kembali hari ini Kamis (21/7), Nomor handphonenya sudah tidak aktif lagi.

Sebelumnya, Naynu Philaiwan, (45), warga negara Thailand yang sudah berdomsili di Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, memiliki dokumen negara secara lengkap. Mulai dari Kartu tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan alamat Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, hingga dokumen lain seperti Kartu Keluarga (KK). Dokumen keluarga tersebut dikeluarkan pada 14-12-2012 lalu.

Untuk mendapatkan KTP Anambas dan dokumen lainnya, kata Naynu, tidak terlalu sulit karena semuanya sudah ada yang mengurus pembuatannya. Ia mengaku hanya terima bersih, setelah dokumen jadi, diserahkan kepadanya semua.

Ketika ditanya mengenai apa saja yang persyaratan yang diminta untuk membuat dokumen negara itu, ia mengaku sama sekali tidak tahu menahu. Ia mengaku tidak memberikan persyaratan apapun. Bahkan dirinya juga mengaku tidak pernah dibebani biaya administrsinya apapun.

“Semuanya yang mengurus pak camat. Saya tidak ikut urus KTP, saya juga tak bayar karena saya tidak punya duit,” ungkapnya dengan bahasa Indonesia yang sudah fasih kepada sejumlah wartawan di kantor Imigrasi Kelas III Tarempa kala itu.

Terakhir ia menyebut bahwasanya untuk membuat KTP Anambas tersebut dibantu oleh camat Jemaja Timur M. Ari Sofyan. Ia dibuatkan KTP karena saat itu ia kerja dirumah Ari. “Saya kerja jaga sapi di rumah pak camat,” ungkap Naynu.

Sementara itu Camat Jemaja Timur M. Ari Sofyan, kebingungan menjawab pertanyaan wartawan. Pada awalnya ia mengatakan bahwasanya di Jemaja Timur ada warga yang namanya Muhammad Umar. Tapi dirinya tidak tahu bahwasanya yang bersangkutan adalah orang asing. “Saya tak tahu kalau ia itu orang Thailand,” ungkap Ari ketika dihubungai melalui telepon.

Ia juga membantah bahwasanya yang mengeluarkan KTP itu adalah dirinya. Kata Ari, yang mengeluarkan KTP itu adalah wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil).

Ia menceritakan, pada saat itu ia mendapatkan laporan dari Kepala Desa Kuala Maras Megantara bahwa ada warga desanya (Naynu) akan menikah tapi tidak punya KTP. Sementara itu KTP merupakan syarat muthlak.

Karena dari sisi manusiawi dirinya tidak tega dan ingin membantu, maka ia mengeluarkan rekom kepada Disdukcapil untuk mengeluarkan KTP untuknya. “Dari sisi kemanusiaan maka saya buat rekom kedinas terkait agar dapat KTP,” ungkap Ari.

Kata Ari semua tahapan untuk mendapatkan KTP harus melalui rekom dari pihak desa. Ini berlaku bagi setiap warga negara Indonesia dari daerah manapun. Bahkan dari negara asing pun harus membawa dokumen dari negara asal. “Kaarena yang merekomendasikan hal ini adalah dari pihak desa, maka pihak desalah yang bertanggungjawab,” ungkap Ari. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar