11 Pejabat Anambas Jadi Penghuni Hotel Prodeo

638
Pesona Indonesia
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Said Mohd Damrie, saat ditangkap polisi Sabtu (30/4) pagi. foto: syahid/batampos
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Said Mohd Damrie, saat ditangkap polisi Sabtu (30/4) pagi. foto: syahid/batampos

batampos.co.id – Pada tahun 2016 ini banyak sekali pejabat dan pegawai di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas yang sudah ditahan oleh aparat penegak hukum, mulai dari staf biasa hingga pejabat struktural esselon II. Sedikitnya ada 11 pejabat dan pegawai Anambas jadi penghuni Rutan.

Dimulai dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bapeda) Raja Ishak. Dia terjerat kasus masterplan pembangunan Gedung Olah Raga yang ada di Antang, Desa Tarempa Timur, pada saat dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2013 lalu.

Kemudian Surya Dharma Putra, Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum. Welly Indra, staf Badan Pengelola Perbatasan dan Alpian, staf di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Mereka terjerat kasus penyelewengan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) saat mereka masih dinas di bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berikutnya yakni Kepala Dinas Kesehatan Said Mohd. Damrie, berikut dua orang stafnya Yuri Destarius dan Syariffudin ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Natuna terkait dugaan tipikor pengadaan BBM, servis dan suku cadang untuk Puskesmas Keliling tahun anggaran 2013.

Terakhir yang menghebohkan yakni penahanan mantan Sekda Anambas Radja Tjelak Nur Djalal dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Zulfahmi. Mereka diduga melakukan tidak pidana korupsi pengadaan mess pemda dan asrama mahasiswa yang ada di Kota Tanjungpinang tahun tahun 2010.

Belum lagi dari kasus-kasus sebelumnya yakni Kepala Dinas Kesehatan yang lama Sopyan yang sudah difonis 4,5 tahun dan sekertarisnya Dr. Tajri yang hingga kini belum menjalani hukuman lantaran sakit keras akibat kecelakaan dari mobil tahanan. Tahun 2012 lalu juga ada Linggis Silalahi, yang merupakan Kepala Bidang Perhubungan Darat yang terjerat kasus pembangunan dermaga di Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja. Namun kini telah bebas dan bekerja lagi seperti semula karena saat itu divonis ringan oleh pengadilan.

Maraknya pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) ini membuat lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dari pemerintah daerah.

Hal tersebut mengundang keprihatinan sejumlah tokoh masyarakat, salah satunya yakni Fadhil Hasan. Menurutnya apa yang dialami oleh oknum pejabat yang terlilit kasus dugaan tipikor adalah buah dari lemahnya memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dalam mengelola keuangan daerah.

Katanya, amanah yang diberikan kepada para pejabat itu diduga disalahgunakan hingga bisa menyeret sejumlah pejabat berhadapan dengan hukum. Ia hanya dapat berharap kedepannya tidak ada lagi pejabat-pejabat lain yang akan terseret seperti hal tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi terhadap kinerja penegak hukum dan sosial kontrol dari sejumlah elemen masyarakat sehingga dapat mengungkap segala persoalan yang terjadi,” ungkap Fadhil Hasan, Senin (25/7) siang.

Padahal diketahui daerah Anambas telah memberi tunjangan hasil kinerja cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan PNS di daerah lain jauh daripada cukup. Namun dengan adanya niat yang tidak baik, maka terjadilah perbuatan yang melawan hukum hingga harus berhadapan dengan penegak hukum.

“Saya yakin pejabat yang terseret ke jeruji besi bagian dari pertanggung jawaban yang selama ini dilakukannya. Mudah-mudahan semua ada hikmahnya, dan akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah kedepannya,” ucapnya.

Lanjutnya, Ia mengharapkan kepada seluruh jajaran aparat pemerintah yang dipimpin oleh Abdul Haris bersama Wan Zuhendra kedepannya tidak mengalami hal yang sama. Hal ini dijadikan cambuk paling berarti bagi kemajuan daerah kedepannya lebih baik. Tidak ingin menyalahkan pihak manapun, tentu semua yang dilakukan melawan hukum pasti akan dimintai pertanggung jawaban.

“Kami hanya berharap pembangunan daerah kedepannya lebih baik, apalagi saat ini yang memimpin anak tempatan sendiri. Tentu mereka lebih mengetahui apa yang diinginkan masyarakat Anambas,” pungkasnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar