Kabinet Gubernur Kepri Dinilai Tak Solid

519
Pesona Indonesia
Nurdin menyampaikan sambutannya saat buka puasa bersama DPRD Kepri, FKPD Kepri, dan SKPD Kepri, serta tokoh masyarakat di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (8/6) malam lalu. foto:humas pemprov
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat menyampaikan sambutannya saat buka puasa bersama DPRD Kepri, FKPD Kepri, dan SKPD Kepri, serta tokoh masyarakat di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (8/6) malam lalu. foto:humas pemprov

batampos.co.id – Pemerhati sosial dan politik Kepri, Tengku Jayadi Noer menyebutkan kabinet Gubernur Nurdi Basirun tidak solid. Karenanya wajar jika Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rancangaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri gagal dilaksanakan.

Jayadi Nur mengatakan, Pemerintah harusnya bisa merampungkan revisi Ranperda RPJMD yang diminta legislatif sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Badan Musyawarah (Banmus) DSPRD Provinsi Kepri.

“Ini menjadi tugas jajaran kabinet Nurdin, termasuk SKPD,” kata Tengku. Penyampaian RPJMD sambung Tengku tak musti dilakukan Gubernur. “Bisa saja diwakilkan melalui Sekda,” ungkapnya lagi.

Pihaknya mempertanyakan sikap DPRD yang mempermasalahkan ketidakhadirin Gubernur Kepri dalam rapat Paripurna penyampaian RPJMD.”Ketidak hadiran Gubernur dalam Paripurna bukan hal yang krusial untuk dipermasalahkan,” ungkapnya. Apalagi sorotan tersebut datang dari anggota internal partai pengusung Nurdin Basirun itu sendiri.

Situasi politik yang gaduh ini lanjut Tengku tak lepas perebutan kepentingan untuk mengisi posisi Wakil Gubernur (Wagub) Kepri yang kosong serta Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat ini masih dijabat PLT. “Pemerintahan pak Nurdin ini baru seumur jagung, banyak yang perlu dipersiapkan. Kita berharap kabinet Gubernur Solid,” ungkapnya.  Sehingga pemerintahan Nurdin dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat Kepri.

Sekretaris Demokrat Plus, Onward Siahaan berpendapat hal sama, gagalnya Paripurna RPJMD tak lepas dari ketidaksolidan di internal kabinet Nurdin Basirun. Bila Gubernur tak hadir, harusnya PLT Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri ataupun Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepri hadir untuk mewakili pemerintah.

“Bisa saja diwakili Sekda atau Bappeda, ini tak ada yang mewakili,” kata Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Kepri ini.  Sehingga Pemerintah Provinsi Kepri menjadi bulan-bulanan para legislator.

“Ini yang kami sayangkan, ada panggung untuk memojokan pemerintah,”ungkapnya.

Onward menjelaskan, sejak awal penyampaian RPJMD pihaknya mencium adanya permasalahan politik dalam pemerintahan saat ini. Dari enam fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kepri, hanya lima fraksi yang menerima RPJMD untuk dilanjutkan ke tingkat pansus.

“Lima fraksi lainnya meminta untuk direvisi,” kata Onward lagi.

Hal tersebut lanjut Onward baru terjadi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

“Karena revisi RPJMD ini khan masalah teknis, bisa diselsaikan di tingkat pansus,” ungkapnya lagi.

Namun apa boleh buat, mayoritas fraksi menginginkan hal tersebut. Penyampaian RPJMD akhirnya dijadwalkan ulang dalam paripurna berikutnya, disampaikan lagi setelah direvisi pemerintah.

Harusnya pemerintah dapat merampungkan dan menyampaikan RPJMD dalam paripurna berikutnya.

“Tapi ini tak ada yang datang, jangan-jangan tak ada yang mengingatkan Gubernur. Kita (Gerindra) mau mengawal inipun kesulitan,” ungkapnya. Gubernur sambung Onward  baru datang satu jam setelah Paripurna ditutup.

“Sayapun tak sempat jumpa,” tutur mantan anggota DPRD Kota Batam ini.

Berdasarkan informasi yang berhembus di luar, Onward mendengar kisruh tersebut terjadi karena adanya perebutan kursi Wagub, Sekda, serta SKPD. Kisruh ini sengaja dimunculkan untuk mendapatkan burgening (nilai tawar) dengan Gubernur.

Karenanya terkait kursi Wagub ini Onward meminta Gubernur segera membicarakan dengan Partai Pengusung.

“Terkait Sekda kita berharap Gubernur segera mendapatkannya,” ungkapnya.

Sehingga Gubernur mendapatkan wakil serta pembantu yang sesuai dengan yang diharapkan. RPJMD sebagai visi dan misi Gubernur yang menjadi acuan pembangunan dapat dijabarkan dan direalisasikan denganm baik oleh SKPD.

“Kami ingin program pemerintah berjalan sesui dengan harapan kita bersama,” tutupnya.(hgt)

Respon Anda?

komentar