Loh, Warung Makan Banyak yang Kolaps di Daerah Ini

1020
Pesona Indonesia
Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com
Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

batampos.co.id – Setiap tahunnya selalu ada laporan rumah makan yang kolaps alias tutup.  Padahal, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dari sektor pajak rumah makan dan restoran, terus meningkat.

“Banyak rumah makan yang tutup, tapi yang tidak terkenal,” kata Shodikin, Kabid Pendataan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Palembang, seperti diberitakan Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group) hari ini/

Diakui Shodikin, rumah makan yang tutup menduduki data teratas di Dispenda Palembang. Mereka selalu melapor jika sudah tutup, agar tidak dikenakan pajak lagi.

Hingga Juli ini, ada sekitar 15 wajib pajak (WP) dari rumah makan yang melapor tutup. Sedangkan tahun lalu, dilaporkan ada 66 rumah makan yang tutup.  “Usaha lain yang juga banyak tutup, hiburan dan kos-kosan,” tuturnya.

Dikatakannya, pendapatan rumah makan tahun ini di targetkan mencapai Rp 55 miliar dari total target PAD mencapai Rp 488 miliar. “Untuk penghitungan pajak rumah makan, mencapai 10 persen dari omset setiap bulannya,” imbuhnya.

Sejauh ini, untuk pajak rumah makan di metropolis, paling tinggi berada di kisaran angka Rp100 juta per bulan. Didominasi oleh restoran fast food dan paling kecil Rp 500 ribu per bulan. Untuk tingkat kepatuhan WP restoran atau rumah makan sendiri, sejauh ini sudah berada di angka 70 persen.

Sejauh ini, ada sekitar 1.060 rumah makan yang terdata di Dispenda Palembang dan kena pajak. Namun tak ditampiknya, masih banyak yang belum kena pajak. Seperti rumah makan di pinggir jalan, pecel lele tanda, dan warung makan di gang-gang kecil.

“Tapi kalau rumah makan di ruko, akan ditagih,” imbuhnya. Di bagian lain, Shodikin mengatakan tahun ini sudah memberlakukan pajak untuk nasi bungkus. “Pajaknya sama dengan makan di tempat, 10 persen dari harga,” sambungnya.  (jpg)

Respon Anda?

komentar