Pembuatan Kartu BPJS Harus Melalui Jalur Resmi, Supaya Tidak Palsu

438
Pesona Indonesia
Seorang warga memerlihatkan kartu BPJS Kesehatan palsu, Jumat (22/7). Warga diminta Rp 100 ribu untuk mendapatkan kartu tersebut.  foto: Hendrik Kaparyadi/Bandung Ekspres
Seorang warga memerlihatkan kartu BPJS Kesehatan palsu, Jumat (22/7). Warga diminta Rp 100 ribu untuk mendapatkan kartu tersebut.
foto: Hendrik Kaparyadi/Bandung Ekspres

batampos.co.id – Demi menghindari adanya kartu BPJS Palsu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan KC Tanjungpinang mengimbau masyarakat Kota Tanjungpinang untuk mengurus kartu secara langsung ke Kantor BPJS Kesehatan.

“Untuk menghindari hal-hal yang tidak dinginkan, proses pendaftaran diharapkan langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Namun jika ada yang berhalangan atau karena sakit, itu bisa diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa dari calon peserta,” ujar Kepala Unit Hukum, Komunikasi, Publik dan Kepatuhan BPJS KC Tanjungpinang, Gunardi Chandra, Selasa (26/7).

Dengan mengurus secara mandiri, maka bisa dipastikan kartu yang dikeluarkan asli. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kabar kartu BPJS palsu di Jawa Barat.

Untuk Kota Tanjungpinang, dikatakannya belum ada laporan adanya peredaran Kartu BPJS Kesehatan palsu. Adanya penolakan peserta BPJS Kesehatan yang terjadi selama ini, kata dia, lebih disebabkan karena peserta menunggak pembayaran iuran. “Apabila menunggak iuran, secara otomatis kartu tidak aktif. Dan bisa aktif kembali, jika peserta melunasi tunggakan iurannya,” ujarnya.

Gunardi menjelaskan, kartu BPJS palsu datanya tidak akan terbaca di aplikasi BPJSK. Tapi jika asli, data akan langsung muncul di layar pelayanan ketika dilakukan verifikasi.

Dia melanjutkan, hampir seluruh rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kota Tanjungpinang telah dilengkapi dengan fasilitas aplikasi BPJS Kesehatan secara online. Jadi apabila terdapat kartu BPJS Kesehatan palsu, hal itu akan langsung diketahui.

Sementara bagi Puskesmas yang berada di luar jaringan internet, petugas tetap dapat membedakan kartu yang asli dan juga palsu.

Gunardi menyampaikan, hingga pertengahan tahun 2016 ini baru sekitar 52 persen masyarakat yang mendaftarkan dirinya ke BPJS Kesehatan. Jumlah tersebut meliputi, penduduk Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Anambas.

Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi supaya seluruh masyarakat yang belum terdaftar segera mendaftarkan diri. Sebab, terhitung Januari 2019, akan berlaku denda bagi masyarakat yang belum mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan. (Lra/bpos)

Respon Anda?

komentar