Pemkab Anambas Masih Berutang Rp 30 Miliar

975
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas masih memiliki hutang kepada pihak rekanan. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung yakni mencapai ratusan miliaran rupiah pada saat kepemimpinan Bupati lama Tengku Mukhtaruddin dan wakilnya Abdul Haris. Hutang tersebut merupakan hutang kepada rekanan khususnya rekanan yang mengerjakan proyek-proyek besar yang dibangun dengan sistem multiyears tahun 2014-2015 silam.

Namun selama dua tahun ini sudah diangsur-angsur dan untuk rekanan yang mengerjakan proyek multiyears sudah dibayar lunas pada tahun ini. “Kini Pemda masih ada utang sebesar kurang lebih Rp30 miliar tapi itu bukan hutang proyek multiyears tapi hutang lain kepada pihak ketiga,” ungkap Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Galuh Ibrahim kepada wartawan Selasa (26/7) siang.

Namun Galuh tidak mengungkapkan secara rinci hutang apa saja itu. Menurutnya, pemda dapat membayar hutang tersebut lantaran pada awal tahun 2016 ini Pemda Anambas mendapatkan transfer dana tunda salur tahun 2014 lalu sebesar Rp212 miliiar. “Itu yang digunakan untuk membayar hutang kepada rekanan,” jelasnya.

Untuk penyelesaian sisa hutang sebesar Rp30 miliar itu, saat ini pemerintah daerah sedang mencari solusinya. Kalau bisa Pemda Anambas akan membayar hutang itu secepatnya yakni pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 ini yang saat ini sedang dibahas.

“Saat ini pihak Inspektorat sedang mengevaluasi apa saja yang dapat dibayarkan tahun ini, sementara itu sisanya akan dibayarkan tahun depan,” jelasnya.

Pada dua tahun terakhir ini keuangan Pemda Anambas sempat mengalami goncangan lantaran memiliki hutang kepada rekanan, sehingga sama sekali tidak memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang biasanya masih bisa dimanfaatkan pada awal tahun berikutnya.

“Awal tahun ini sebenarnya kita tidak ada anggaran lagi, tapi beruntung untuk Dana Alokasi Umum (DAU) ditransfer dari pemerintah pusat lebih cepat jadi, operasional kepegawaian dapat berjalan,” tutupnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar