Pemprov Kepri Diharapkan Segera Salurkan DBH ke Daerah

763
Pesona Indonesia
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah. foto:rpg
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah. foto:rpg

batampos.co.id – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Iskandarsyah mengharapkan Pemerintah Provinsi Kepri segera mendahulukan penyaluran dana bagi hasil (DBH) kepada Kabupaten/Kota di Kepri. Menurutnya DBH tersebut bisa menjadi tambahan dana bagi pembangunan daerah.

“Kami sangat memahami tentang cash flow. Tetapi, untuk kewajiban tersebut sebagiannya sudah dianggarkan lewat APBD Murni 2016,” ujar Iskandarsyah, Selasa (26/7) di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Lebih lanjut katanya, begitu juga terkait dana bantuan sosial (bansos) untuk perguruan tinggi yang ada di Provinsi Kepri. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kepri tersebut, banyak perguruan tinggi di Kepri yang memang masih perlu di suport oleh Pemerintah Daerah.

“Kalau memang sudah ada rekomendasi dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati, ya sebaiknya cepat disalurkan,” jelasnya.

Pria yang perah duduk sebagai, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri pada periode lalu tersebut juga mengatakan, apabila dipercepatnya penyaluran DBH maupun Bansos itu merupakan langkah yang bijak. Karena membantu percepatan pembangunan daerah. Ditegaskanya, Komisi II DPRD Kepri yang membidangi.

“Baik itu pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan. Khusus pendidikan, bantuan dari pemerintah juga berperan dalam meningkatkan pembangunan dibidang Sumber Daya Manusia (SDM),” jelasnya lagi.

Ditambahkannya, harapan pihaknya adalah hak dari kabupaten/kota kalau bisa dilaksanakan sebagian sebelum pengesahan APBD Perubaha. Sehingga bisa membantu pergerakan ekonomi masyarakat. Masih kata Iskandarsyah, karena defisitnya anggaran, pertumbuhan ekonomi juga mengalami kelesuan.

“Maka daripada itu, semakin cepat disalurkannya DBH kepada daerah, maka roda perekonomian, secara tidak langsung akan berputar. Karena anggaran yang disalurkan untuk kegiatan pembangunan,” tutupnya.

Seperti diketahui, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri, Naharudin mengatakan kemampuan keuangan Pemprov Kepri untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan adalah Rp 2,7 triliun. Dari jumlah tersebut Rp785 miliar untuk menyelesaikan kewajiban terhadap tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepri.

“Berdasarkan perhitungan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kepri, kekuatan APBD P Kepri diperkirakan Rp2 ,7 triliun,” ujar Naharudin belum lama ini.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar