batampos.co.id – Kepala Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang baru, Imam Bachroni berjanji akan mempermudah proses perizinan lahan di BP Batam. Selain itu, pengelolaan lahan di Batam dipastikan akan lebih transparan.
“Ada dua hal yang akan diperbaiki yakni perbaikan database dan transparansi dalam pelayanan,” ujarnya, kemarin (27/7).
Sebelumnya, BP Batam mengadakan kerjasama dengan Kodam I/Bukit Barisan untuk pemetaan lahan, dan momentum ini menjadi dasar bagi Imam untuk transparasi dalam pengalokasian lahan.
“Sekarang sudah saatnya era transparansi, kondisi lapangan harus diketahui dengan pasti sehingga kita akan rutin untuk melakukan monitoring,” tambahnya.
Pemantauan ini akan difokuskan untuk melakukan pemetaan lahan-lahan yang akan segera habis masa Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Batam-nya.
“Apakah sudah dibangun sesuai dengan peruntukannya atau belum, sehingga kami bisa menilai apakah cocok untuk diperpanjang atau tidak,” jelasnya.
Proses perizinan yang hemat waktu juga menjadi moto baru Iman dalam memimpin Kantor Pengelolaan Lahan.”Kami akan utamakan bagaimana melayani dengan cepat dan transparan,” ucapnya.
Menurutnya, berangkat dari percepatan pelayanan, maka BP Batam bisa melangkah lebih jauh lagi dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan pengusaha.
Di tempat yang sama, Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro mengatakan tujuan pergantian terdiri dari 12 pejabat kantor pelabuhan laut dan 11 pejabat kantor pengelolaan lahan bertujuan untuk perbaikan internal di tubuh BP Batam.
“Kali ini kami mendahulukan soal lahan dan pelabuhan, karena memang keduanya yang jadi kunci pembangunan,” ujarnya.
Hatanto mengungkapkan setiap bertemu dengan masyarakat dan pengusaha Batam selalu bertanya mengenai masalah lahan.
“Jadi memang harus ada peremajaan karena sejak memimpin kami sudah harus berlari. Jika tidak bisa beriringan dengan kami maka akan dilakukan perbaikan,” jelasnya.
Sedangkan Deputi I BP Batam, Sigit Priadi Pramudito mengatakan pergantian ini merupakan konsekuensi dari renumerasi berbasis kinerja.
“Ini merupakan revitalisasi di BP Batam. Tidak boleh ada yang menempati jabatan yang sama selama tiga tahun,” tegasnya. (leo)