Kejati Kepri Lidik Dugaan Penyelewengan DBH Pajak Non Migas

996
Pesona Indonesia
Kantor Kejati Kepri
Kantor Kejati Kepri

batampos.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, melakukan penyelidikan dugaan korupsi dan penyelewengan dana tunda salur bagi hasil pajak non migas, sejak tahun 2014 hingga tahun 2015, yang belum disalurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, ke tujuh Kabupaten Kota.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri, Wiwin Iskandar mengatakan puluhan pejabat dari Pemprov Kepri dan sejumlah pejabat pemerintahan dari tujuh Kabupaten Kota telah dipanggil penyidik untuk dimintai keterangannya.

”Saat ini masih dalam proses penyelidikan. Pemanggilan terhadap pejabat pemprov dan kabupaten-kota untuk dimintai keterangannya juga masih terus kami lakukan,” ujar Wiwin, Rabu (27/7).

Selain melakukan pemanggilan, kata Wiwin, pihaknya juga telah mengumpulkan sejumlah alat bukti atas belum disalurkannya dana bagi hasil pungutan pajak termasuk dana bagi hasil (DBH) Migas dari pusat ke daerah sejak 2014-2015 itu.

”Ini juga berkaitan dengan penyaluran DBH ke kabupaten-kota di Kepri termasuk Kabupaten Anambas yang saat ini masih dalam lidik,” kata Wiwin.

Sementara itu, dari data yang didapat dilapangan, terhitung sejak Tahun Anggaran (TA) 2014, 2015, dan 2016 diketahui kewajiban Pemprov Kepri terhadap tujuh kabupaten/kota di Kepri adalah sebesar Rp 333,4 miliar. Kewajiban tersebut bersumber dari Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PA-P) dan Pajak Tokok (P-Rokok), yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi Kepri, ke tujuh kabupaten/kota di Kepri dari tahun 2014,2015, dan 2016.

Dari total bagi hasil peneriman pajak yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi ke Ke 7 kabupaten/kota, masing-masing Kabupaten/kota seharusnya menerima hak tersebut. Adapun detailnya adalah Kota Batam tahun 2014 sebesar Rp 13,769 miliar, Kota Batam tahun 2015 Rp 137.609 millar lebih, Tanjungpinang Rp 45.956 miliar, Kabupaten Bintan Rp 42.692 miliar lebih, Karimun Rp 31.448 miliar lebih, Kabupaten Natuna Rp29.625 miliar lebih, Kabupaten Lingga Rp23.855 miliar Lebih, Dan Kabupaten Kepulauan Anambas Rp22.307 miliar Lebih.

Berdasarkan lima sektor pajak, penerimaan daerah yang dipungut Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota. Adapun bagi hasilnya belum disalurkan Provinsi Ke 7 Kabupaten/kota di Kepri. Total bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) untuk 7 Kabupaten Kota merupakan yang terbesar, dengan nilai Rp124.129.971.348.

Jumlah tersebut berasal dari sumbangan Kota Batam untuk tahun 2014 sebesar Rp 5.378 miliar. Selanjutnya tahun 2015 sebesar Rp 40.346 miliar. Berikutnya adalah Kota Tanjungpinang sebesar Rp 18.967 miliar. Setelah itu adalah Kabupaten Bintan Rp 23.216 miliar, Kabupaten Karimun Rp 12.087 miliar. Sedangkan Kabupaten Natuna jumlahnya adalah Rp 13.651 miliar, Kabupaten Lingga Rp 8.074 miliar. Sementara Kabupaten Kepulauan Anambas Rp7.586 miliar.

Perhitungan total bagi Hasil peneriman pajak yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi ke 7 Kabupaten/kota di Provinsi Kepri ini, sendiri telah di setujui dan ditetapkan Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun pada 4 Mei 2016, yang nantinya akan dialokasikan Pada APBD Perubahan 2016 Provinsi Kepri.

Terkait perhitungan ini, Kepala Bappeda Kepri, Naharuddin mengatakan perhitungan yang dilakukan merupakan akumulasi kewajiban secara keseluruhan. Dari jumlah tersebut sebagian sudah dilakukan disalurkan. Untuk tahun 2014, kewajiban yang belum selesai hanya untuk Kota Batam sekitar Rp13 miliar.

”Makanya keinginan Bapak Gubernur, diselesaikan semua kewajiban pada tahun ini. Sehingga tahun depan, tidak dihadapkan pada persoalan yang sama lagi,” pungkas Nahar belum lama ini.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar