Pegawai Negeri Terancam Tak Terima Gaji

413
Pesona Indonesia
Sidang paripurna di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/7). foto:jailani/batampos
Sidang paripurna di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/7). foto:jailani/batampos

batampos.co.id – Ketidakhadiran gubernur dalam paripurna lanjutan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) awal pekan lalu, menjadi luka tersendiri bagi jajaran DPRD Kepri. Belum lagi RPJMD yang masih harus menjalani tahapan panjang ini, harus segera terselesaikan. Mengingat peraturan perundang-undangan memberikan batasan waktu, yakni sampai dengan 12 Agustus yang sudah di depan mata.

Anggota legislatif Kepri, yakni politikus Ruslan Kasbulatov menuturkan pekerjaan RPJMD ini, sepantasnya menjadi pemikiran utama Gubernur Kepri saat ini. Mengingat RPJMD merupakan dasar untuk pekerjaan dan agenda pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Tak hanya itu, kekhawatiran Ruslan merambah pada persoalan penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) nantinya. “Ini kalau tak dilaksanakan pegawai negeri bisa terancam tak terima gaji lagi,” tutur Ruslan.

Sementara untuk menunjukkan keseriusan gubernur dalam pembahasan RPJMD ini, Ruslan beranggapan bahwa gubernur setidaknya dapat mendelegasikan Plt Sekdaprov, jika memang gubernur berhalangan hadir.

“Lima fraksi mengembalikan RPJMD ini dan meminta perbaikan. Namun pada agenda selanjutnya beliau malah tidak hadir. Kalaupun memang sangat berhalangan setidaknya ia bisa mendelegasikan Plt Sekda. Kenapa tidak diminta untuk mewakili?” seru Ruslan lagi. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar