Pemprov Tahan Dana Tunda Salur, Ganggu Pembangunan Daerah

520
Pesona Indonesia
Bupati Lingga Alias Wello saat menemui Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. foto:faradila/batampos
Bupati Lingga Alias Wello saat menemui Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, untuk membahas dana tunda salur. foto:faradila/batampos

batampos.co.id – Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua menuding Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, seperti tidak berniat untuk menyelesaikan kewajiban terhadap Kabupaten/Kota. Gubernur Kepri, Nurdin Basirun diminta untuk segera bertindak.

“Melihat kondisi sekarang, Gubernur harus segera bertindak. Sudah seharusnya Gubernur duduk bersama Bupati/walikota yang ada di Kepri,” ujar Rudy Chua, Rabu (27/7) di Tanjungpinang.

Dijelaskan Rudy, karena situasi keuangan di daerah sekarang, semua kabupaten/kota di Provinsi Kepri mengharapkan dana bagi hasil bisa segera disalurkan. Menurut Rudi, aktivitas pembangunan di daerah juga turut bergantung pada DBH. Masih kata Rudy, jika konsekuensinya adalah menyangkut kegiatan di provinsi, maka daripada itu, perlu dibicarakan bersama.

“Memang perlu duduk bersama untuk membicarakan persoalan ini dari hati ke hati. Karena kuncinya adalah komunikasi. Semakin cepat, tentu lebih baik,” harap politisi Partai Hanura Provinsi Kepri tersebut.

Menurut hemat Rudy, di internal Pemprov Kepri sendiri masih ada perbedaan persepsi antara Gubernur dengan masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Ditegaskannya juga, komunikasi antara Gubernur dengan DPRD Kepri juga seperti terputus.

“Kita tidak bisa membiarkan persoalan ini mengambang. Karena memang kalau tidak dibayar, mengganggu pembangunan di kabupaten/kota. Begitu juga sebaliknya, kalau dibayarkan keseluruhan, akan menggaggu kegiatan provinsi. Memang simalakama, tetapi untuk sesuatu yang lebih baik, resiko yang terjadi harus dihadapi,” tutup Rudy.

Sementara itu, dari data yang didapat dilapangan, terhitung sejak Tahun Anggaran (TA) 2014, 2015, dan 2016 diketahui kewajiban Pemprov Kepri terhadap tujuh kabupaten/kota di Kepri adalah sebesar Rp333,4 miliar. Kewajiban tersebut bersumber dari Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PA-P) dan Pajak Tokok (P-Rokok), yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi Kepri, ke tujuh Kabupaten/kota di Kepri dari tahun 2014, 2015, dan 2016.

Dari total bagi hasil peneriman pajak yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi ke tujuh kabupaten/kota, masing-masing kabupaten/kota seharusnya menerima hak tersebut. Adapun detailnya adalah Kota Batam tahun 2014 sebesar Rp13,769 miliar, Kota Batam tahun 2015 Rp137.609 millar lebih, Tanjungpinang Rp45.956 miliar, Kabupaten Bintan Rp42.692 miliar lebih, Karimun Rp31.448 miliar lebih, Kabupaten Natuna Rp29.625 miliar lebih, Kabupaten Lingga Rp23.855 miliar Lebih, Dan Kabupaten Kepulauan Anambas Rp22.307 miliar Lebih.

Berdasarkan lima sektor pajak, penerimaan daerah yang dipungut Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota. Adapun bagi hasilnya belum disalurkan Provinsi Ke 7 Kabupaten/kota di Kepri. Total bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) untuk 7 Kabupaten Kota merupakan yang terbesar, dengan nilai Rp124.129.971.348.

Jumlah tersebut berasal dari sumbangan Kota Batam untuk tahun 2014 sebesar Rp5.378 miliar. Selanjutnya tahun 2015 sebesar Rp40.346 miliar. Berikutnya adalah Kota Tanjungpinang sebesar Rp18.967 miliar. Setelah itu adalah Kabupaten Bintan Rp23.216 miliar, Kabupaten Karimun Rp12.087 miliar. Sedangkan Kabupaten Natuna jumlahnya adalah Rp13.651 miliar, Kabupaten Lingga Rp8.074 miliar. Sementara Kabupaten Kepulauan Anambas Rp7.586 miliar.

Perhitungan total bagi Hasil peneriman pajak yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi ke 7 Kabupaten/kota di Provinsi Kepri ini, sendiri telah di setujui dan ditetapkan Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun pada 4 Mei 2016, yang nantinya akan dialokasikan Pada APBD Perubahan 2016 Provinsi Kepri.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar