Sekolah di Karimun Tidak Lagi Menjual LKS

858
Pesona Indonesia
LKS yang biasa diperjual belikan di sekolah. Foto: zaenalkhayat.wordpress.com
LKS yang biasa diperjual belikan di sekolah. Foto: zaenalkhayat.wordpress.com

batampos.co.id – Pada tahun ajaran baru 2016/2017 ini, mulai tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat, dipastikan tidak lagi menjual Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam proses belajar mengajar. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan, sudah tidak diperbolehkan bagi sekolah.

”Alhamdulillah, hingga saat ini tidak ada satupun sekolah yang menggunakan LKS lagi. Mereka, mengikuti aturan dari kementerian yang sudah diterbitkan,” jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Karimun, Bakri Hasyim, Rabu (27/7).

Saat ini pihaknya, sudah menggunakan kurikulum 2013 di setiap sekolah. Sehingga, dalam proses belajar mengajar terhadap anak didik tidak ada kendala lagi. Sementara orangtua murid juga tidak terbebani biaya tambahan untuk membeli buku LKS tersebut.

”Kalau ada silahkan lapor ke dinas. Dan kita akan berika sanksi kepada pihak sekolah yang masih memperjualbelikan buku LKS kepada siswa,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, LKS yang paling ideal adalah LKS buatan guru. Karena tiap sekolah pasti berbeda cara pemahaman dan pengajarannya yang diberikan ke setiap murid. Maka dari itu, LKS yang dijual oleh penerbit sangat tidak layak untuk dijadikan bahan acuan pembelajaran.

“Ada empat kriteria buku untuk pelajar yang boleh beredar, yakni keterbacaan atau bahasa yang baik dan benar, grafika, kebenaran konsep dan tidak mengandung unsur SARA,” tambahnya.

Terpisah pemerhati pendidikan Karimun Raja Zuriantiaz, saat dimintai tanggapannya mengatakan, sangat mendukung ditiadakannya LKS disekolah-sekolah. Artinya, buku LKS tersebut sudah melekat di matapelajaran sebagai daya ukur dalam penerimaan ilmu yang disampaikan oleh guru pengajar.

”Kita sangat mendukung kebijakan tersebut. Namun, dalam pengawasan harus tetap berjalan di dinas Pendidikan. Sebagai tolak ukur sejauh mana sekolah itu memberikan pendidikan kepada para pelajar,” singkatnya. (tri/bpos)

Respon Anda?

komentar