Ayo Bantu Negeri dari Uang Sendiri; Tax Amnesty

748
Pesona Indonesia
foto: rezza herdiyanto / batampos
foto: rezza herdiyanto / batampos

batampos.co.id – Program pengampunan pajak (tax amnesty) disambut antusias wajib pajak (WP) di Kepri, baik perorangan maupun korporasi.

Sejauh ini sudah banyak WP yang berkonsultasi, deklarasi, hingga repatriasi di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Kepri.

“Untuk nilainya kami tidak bisa infokan karena masih rahasia,” kata Kepala KPP Pratama Batam Selatan, Gunung Herminto Siswantoro, usai acara sosialisasi tax amnesty di Swiss Bel-Hotel, Batuampar, Batam, Kamis (28/7) malam.

Disinggung tentang target dana yang bisa diserap dari program ini untuk wilayah Kepri, Ia mengatakan saat ini tidak bisa ditargetkan per wilayah.

Target nasional kita adalah Rp 165 triliun,” ucapnya.

Mengenai kedekatan lokasi Batam dengan Singapura, ia menambahkan pihaknya akan melakukan sosialisasi langsung ke Singapura.

“Kami sudah ada rencana sosialisasikan ke Singapura juga untuk menggairahkan Wajib Pajak ikut program ini,” tutupnya.

Sementara Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Madya Batam, Andi Banua Adams, mengatakan pemberlakuan Amnesti Pajak yang telah diundangkan juli lalu memberikan keuntungan bagi wajib pajak.

Pasalnya, pengampunan yang diberikan meliputi penghapusan wajib pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan serta penghapusan sanksi pidana bidang perpajakan.

Amnesti pajak ini diberlakukan untuk keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. Seperti diketahui penerimaan perpajakan merupakan prioritas dalam APBN.

“Dalam jangka pendek, hal ini akan mencukupi APBN. Tax amnesty juga akan digunakan sebagai landasan fundamental guna perbaikan data perpajakan. Dimana selalu ada alasan mengenai data pajak yang amburadul,” kata Andi yang menjadi pembicara dalam sosialisasi tax amnesty, tadi malam.

Momen ini merupakan kesempatan baik bagi wajib pajak untuk ikut melaporkan dan membayar asetnya. Pasalnya, Wajib Pajak juga diuntungkan oleh penilaian aset sendiri.

“Jadi tidak akan ada pemeriksaan aset, dari manakah dananya berasal. Inlah yang dimaksud kerahasiaan terjamin,” ungkapnya.

Selain itu, bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan pendapatan kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun akan dijanjikan tarif tebusan lebih rendah. Ada dua skema tarif. Pertama 0,5 persen bagi aset yang bernilai kurang dari Rp 10 miliar dan 2 persen jika nilai asetnya lebih dari Rp 10 miliar.

Mengenai batas waktu pemindahan aset wajib pajak atau repatriasi, paling lambat 31 Desember 2016 setelah pelaporan periode I dan II. Paling lambat 31 Maret 2017 untuk periode 1 Januari hingga 31 Maret, tepat berakhirnya amnesti pajak ini.

“Apalagi keuntungannya, yakni Wajib Pajak juga berpartisipasi membangun negeri dengan uang sendiri,” imbuhnya. (cr18)

Respon Anda?

komentar