BP Batam Hapus Mafia Lahan dengan Teknologi Informasi

728
Pesona Indonesia
Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami
Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami

batampos.co.id – BP Batam terus mempersiapkan sistem online dalam proses alokasi lahan di Batam. Persiapan sistem ini sudah mencapai 90 persen dan dijadwalkan akan resmi diluncurkan pada medio Oktober nanti. BP Batam berharap sistem ini akan mampu menghilangkan praktik mafia lahan.

“Sistemnya begitu juga dengan datanya sudah rampung 90 persen. Dan setelah peluncurannya, akan segera bisa diakses lewat website BP Batam,” ujar Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami, Kamis (28/7).

Gusmardi menjelaskan banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan pelayanan pengalokasian lahan berbasis online ini.

“Pribadi atau perusahaan yang ingin mengajukan lahan bisa melihat peta yang tertera di website BP Batam,” jelasnya.

Peta lahan berbasis online tersebut akan menampilkan 32.000 hektar dari 45.000 hektar lahan di Batam yang boleh dialokasikan BP Batam kepada masyarakat dan pengusaha.

Informasi mengenai lahan yang telah dialokasikan akan tertera dengan lengkap di peta tersebut.

“Tahun pengalokasian, peruntukan, luas lahan, titik koordinat, dan informasi lainnya akan ditampilkan sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih lahan,” jelasnya.

Selama ini, masalah tumpang tindih lahan dimana satu lahan memiliki lebih dari satu izin Hak Pengelolaan Lahan (HPL) terjadi karena minimnya informasi termasuk titik koordinat sehingga banyak dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan dari pengelolaan lahan di Batam.

“Sistem online ini juga menghindarkan pertemuan secara langsung antara petugas lahan dan masyarakat dimana potensi-potensi yang diinginkan bisa terjadi. Menawarkan efisiensi waktu dan akses lebih cepat,” ujarnya lagi.

Dengan peta online yang tertata dengan baik, maka mafia lahan akan hilang dengan sendirinya karena tidak punya kesempatan untuk memanipulasi data.

“Kalau sistem tersebut sudah berjalan, takkan ada lagi yang namanya mafia lahan,” papar Gustami optimistis.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendra Asman, mengapresiasi langkah BP Batam membenahi sistem alokasi lahan ini. Dia juga berharap, perombakan pejabat di Direktoral Lahan dan Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam akan membawa perubahan positif dalam tata kelola lahan di BP Batam.

“Apalagi beberapa waktu lalu ada polemik PL ganda dan faktur palsu. Sudah pas ada penyegaran baru di internal BP Batam,” ujar Hendra Asman, Kamis (28/7).

Sebelumnya, Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro melakukan pergantian 12 pejabat Kantor Pelabuhan Laut dan 11 pejabat Kantor Pengelolaan Lahan. Pergantian ini ditujukan untuk perbaikan kinerja dan pelayanan di internal di tubuh BP Batam. (rng)

Respon Anda?

komentar