DBH Natuna Masih Tunggu Perhitungan Lifting

295
Pesona Indonesia
Ilustrasi migas. Foto: istimewa
Ilustrasi migas. Foto: istimewa

batampos.co.id – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Natuna tahun 2017 mendatang hingga saat ini masih dibahas di TAPD. Pemerintah daerah belum memastikan angka APBD, lantaran penerimaan DBH migas belum ditetapkan pusat.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Natuna, Ilham Kauli, mengatakan pemerintah daerah masih menunggu undangan rapat pembahasan perhitungan lifting. Rapat itu untuk menentukan penerimaan DBH migas Natuna tahun 2017.

“Untuk DBH 2017 belum ada perhitungan lifting. Kemungkinan bulan Agustus ini, digelar perhitungan hasil lifting produksi dan penjualan migas,” kata Ilham Kauli.

Terpisah, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Natuna Suryanto mengatakan, saat ini TAPD masih memproses KUA PPAS RAPBD 2017. Menurutnya perhitungan masih realistis dan sudah menghitung angka perkiraan untuk dana perimbangan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2017.

“Untuk APBD 2017 belum dipublikasikan, karena KUA PPAS masih proses,” kata Suryanto kemarin.

Serta untuk dana desa mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015. Penetapan PAD perkiraan sektor pajak daerah berdasarkan surat usulan dari Dispenda. Sementara retribusi usulan SKPD, diantaranya Dinkes, Dishubkominfo, KPPTPM dan lain PAD yang sah berdasarkan perkiraan manajemen kas dari PPKD dan BLUD dari RSUD serta FKTP dari Dinas Kesehatan.

“Tapi untuk DBH pajak provinsi dipengaruhi tepat atau tidaknya provinsi dalam melaksanakan penyaluran,” kata Suryanto.

Sementara DPRD Natuna sudah menyurati pemerintah daerah, agar segera menyerahkan KUA PPAS APBD 2017 kepada DPRD.

Anggota Komisi III DPRD Natuna Harken menyatakan, DPRD sudah menyurati TAPD, terkait pembahasan KUA PPAS pada 18 Juli kemarin. DPRD mengharapkan KUA PPAS sudah diterima DPRD pada bulan Agustus ini.

“Mekanismenya akhir bulan Juli KUA PPAS APBD 2017 sudah bisa dibahas di DPRD,” kata Harken.(arn/bpos)

Respon Anda?

komentar