DPRD Kepri Tidak Ada Upaya Menghambat RPJMD

433
Pesona Indonesia
Sidang paripurna di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/7). foto:jailani/batampos
Sidang paripurna di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (25/7). foto:jailani/batampos

batampos.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Suryani dengan tegas membantah opini bilamana lembaga legislatif dirasa menghambat pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Menurutnya, semua yang diperbuat dari pembahasan di tingkat fraksi hingga sidang paripurna sudah benar sesuai aturannya.

“RPJMD ini agenda urgen. Kami mengembalikan karena kami merasa perlu ada perbaikan. Bayangkan saja kalau rencana kerja lima tahun ke depan itu tidak terarah dan sesuai dengan visi-misi,” ungkapnya, kemarin.

Di antara sekian ketidakselarasan antara draf RPJMD yang disampaikan dengan visi-misi Pemerintah Provinsi Kepri, ditandai Suryani, dinyatakan dalam ketidakjelasan penjelasan mengenai kemaritiman dan mewujudkan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu. “Padalah itu semua tercantum dalam visi-misi yang sudah disepakati bersama sejak kampanye dulu,” kata Suryani.

Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak juga menyebutkan ada beberapa item yang membuat lima dari enam fraksi di lembaga legislatif menolk Ranperda RPJMD tersebut. Di antaranya sebab RPJMD yang dikerjakan belum mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025.

“Padahal RPJMD itu harus mengikuti RPJPD 2025. Karena rencana besar dalam membangun provinsi. Jadi tentu tidak bisa menyimpang dari rencana yang skalanya lebih panjang. Yang kami inginkan itu ada sinkronisasi baik dengan RPJPD maupun dengan visi-misi,” kata Jumaga.

Dalam materi draf Ranperda RPJMD yang diajukan Pemprov Kepri di bawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Basirun ini juga dinilai belum melampirkan hasil-hasil yang disepakati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun ini. Sehingga, kata dia, memang sudah semestinya Pemprov Kepri segera memperbaikinya untuk kembali dibahas dan disahkan sebelum 12 Agustus.

Sementara Sukri Fahrial dari Fraksi Hanura Plus juga melihat terjadi kesalahan perhitungan dan pemahaman laporan keuangan. Akibatnya kebijakan yang akan diambil juga salah. “Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan, maka fraksi kami memandang perlu agar Gubernur memperbaiki RPJMD sebelum dibawa ke mekanisme selanjutnya,” katanya.

Komentar lebih keras datang dari fraksi Kebangkitan Nasional. Fraksi yang berisi anggota dewan partai PAN dan PKB ini menilai RPJMD Pemprov Kepri secara umum masih menggunakan variabel-variabel yang bersifat kuantitatif. Sehingga, parameter penilaian kinerja pembangunan tahunan menjadi abstrak dan cenderung kabur.

“Tidak terdapat perubahan yang signifikan antara RPJMD dengan rancangan terakhir. Juga tidak ada korelasi antara analisa kondisi umum daerah, analisa isu strategis dengan dokumen RPJMD. Mohon segera diperbaiki,” kata Jubir fraksi Sirajudin Nur.

Fraksi terakhir yang minta RPJMD Kepri diperbaiki adalah fraksi Keadilan Pembangunan Sejahtera. Fraksi yang terdiri dari partai PKS dan PPP ini menilai bahwa Pemprov Kepri selama tiga tahun ini mengalami turbulensi defisit anggaran. “Defisit anggaran ini terutama diakibatkan oleh lemahnya komunikasi daerah dengan pusat saat ini,” Sarafuddin Aluan. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar