Inikah Penyebab Anies Dicopot dari Mendikbud?

1821
Anies Baswedan
Anies Baswedan

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo telah mencopot Anies Baswedan dari posisi menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud). Meski Anies telah membuat sejumlah terobosan selama menjadi menteri, namun ia dianggap gagal mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang anggarannya triliunan rupiah.

Penilaian itu datang dari pengamat pendidikan Indra Charismiadji.  “Sudah 20 bulan KIP belum jalan karena masalah utamanya ada di data. Data di Dapodik (data pokok pendidikan, red) memang lengkap, tapi pasti banyak yang tidak berhak mendapatkan dana KIP,” kata Indra, Kamis (28/7).

Indra mensinyalir ada perbedaan data warga miskin di Kementerian Sosial, tak sepenuhnya sejalan dengan warga yang harusnya menerima KIP. ”Yang menggambarkan warga miskin ada di Kemensos, nah di sini (Dapodik, red) datanya sudah berbeda,” tuturnya.

Indra pun menduga tidak sinkronnya data membuat Anies ragu menyalurkan dana KIP. Sebab, kesalahan menyalurkan uang negara bisa-bisa ujungnya berurusan dengan KPK.

Sikap hati-hati Anies inilah menurut Indra membuat penyerapan anggaran KIP sangat minim. Indra pun menilai Jokowi hanya melihat pada hasil tanpa mencermati persoalan pokoknya.

“Memang penyaluran KIP masalah utamanya di data. Tapi presiden tidak melihat problemnya, yang dilihat adalah hasilnya,” tegasnya.

Selain itu, Jokowi melihat kinerja menteri-menterinya berdasarkan capaian atas janji politiknya saat kampanye pemilu presiden.

“KIP adalah janji politik presiden. Bila penyalurannya rendah, ini yang tidak bisa diterima presiden,” paparnya.

Indra menegaskan, Jokowi setiap blusukan ke daerah selalu mengecek realisasi KIP, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Di lapangan, katanya, realisasi KIS dan KKS memang baik. Sedangkan realisasi KIP masih minim.

“Ingat‎ waktu Jokowi mencalonkan gubernur Jakarta, yang diangkat dalam kampanye adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP). Begitu jadi gubernur, ternyata tidak ada anggarannya. Namun ada dana bantuan sosial dan itu dibalik untuk membiayai KJP,” terangnya.(esy/jpnn)

Respon Anda?

komentar